SIDOARJO | JWI – Pemkab Sidoarjo sudah merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Selasa (11/2) Bappeda Sidoarjo membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta merumuskan program-program prioritas yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Sidoarjo. Apa saja masukan DPRD Sidoarjo?
Plt Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn menyatakan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada 2026 adalah Sidoarjo maju, sejahtera, dan berkarakter dengan berbasis pada kemandirian ekonomi, keunggulan SDM, dan berkelanjutan.
”RKPD Kabupaten Sidoarjo ini dipadukan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.
Apa saja arah kebijakan pembangunan Sidoarjo? Satu, pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan daya beli.
Dua, pengentasan kemiskinan dan pemerlu (pihak-pihak yang memerlukan) pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) secara tepat sasaran dan bertahap.
Tiga, pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pengelolaan potensi lokal, pertanian, perikanan, yang terintegrasi dengan potensi utama perdagangan dan industri. Empat, tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, serta didukung kapasitas aparatur yang lincah.
”Lima, infrastruktur pelayanan yang ramah lingkungan dan tahan terhadap bencana,” papar Plt Bupati Sidoarjo Subandi.
Dalam forum konsultasi publik itu, Plt Bupati Subandi mengucapkan terima kasih atas kehadiran berbagai pihak. Baik perwakilan perguruan tinggi, pengusaha, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi perempuan, maupun tim penggerak PKK, dan perangkat daerah.
Forum konsultasi publik, lanjut Subandi, sangat penting. Forum ini merupakan salah satu sarana pemberdayaan masyarakat. Mereka bisa berperan dalam pengambilan keputusan bersama pemangku kepentingan (stakerholders) pembangunan lainnya.
Sebagai pimpinan daerah, Plt Bupati Subandi mengharapkan seluruh komponen dan pelaku pembangunan yang hadir dalam forum konsultasi publik itu berkenan memberikan sumbangsih, pemikiran.
Sehingga, melalui forum komunikasi publik ini, perencanaan RKPD pada tahun 2026 dapat diakomodir. Aspirasi berbagai stakeholders akan dipadukan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah. Juga menjawab permasalahan dan kebutuhan skala prioritas pada 2026.
”Semoga forum konsultasi ini terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” ungkap Bupati Sidoarjo Terpilih Periode 2025–2030 tersebut.
Ketua DPRD Sidoarjo H Abdillah Nasih hadir sebagai narasumber bersama Kepala Bappeda Heri Soesanto dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo tersebut.
Abdillah Nasih menyampaikan Saran dan Masukan Legislatif dalam Penyusunan Rancangan Awal KPD Kabupaten Sidoarjo 2026. Menurut dia, ada sedikitnya empat fokus penting. Ada pula saran dan solusi tepatnya. Seperti apa masukan DPRD Sidoarjo?
Pertama, penanganan banjir. Problem banjir ini bisa diatasi dengan peningkatan kapasitas saluran drainase. Optimalisasi sistem pengendalian banjir. Penguatan regulasi sistem tata ruang.
”Dan, perlunya teknologi mitigasi guna mengurangi risiko genangan serta menciptakan lingkungan yang aman berkelanjutan,” terang pria yang juga ketua DPC PKB Sidoarjo tersebut.
Kedua, penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, and recycle). Selain itu, optimalisasi infrastruktur pengolahan sampah. Juga edukasi dan regulasi untuk mengurangi timbunan sampah. Demi menciptakan lingkungan yang bersih berkelanjutan.
Ketiga, memperhatikan sekolah yang fasilitasnya kurang layak. Dibutuhkan rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana sekolah yang rusak. Guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kualitas pendidikan yang baik.
Keempat, perhatian pada era digitalisasi dan penyesuaian Gen-Z. Di sini diperlukan optimalisasi layanan berbasis digital serta inovasi yang adaptif untuk mendukung efisiensi, aksesibilitas, dan partisipasi Gen-Z dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
”Untuk itu, kita harus mengimbangi dengan proses-proses perencanaan yang bottom up. Lebih banyak menerima masukan masyarakat dalam menyusun RKPD 2026,” jelas Abdillah Nasih.
Selama 2025, lanjut dia, banyak PR (pekerjaan rumah) yang bisa di-push untuk diselesaikan pada 2026. Perlu dibuat daftar prioritas. Apa saja PR-PR itu. Misalnya, terkait implementasi Peraturan Daerah (Perda) Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
”Jangan sampai perda yang digedok pada 18 Desember 2024 itu, tidak dapat diaplikasikan,” tegas Nasih.
Begitu pula program Satu Desa Satu Duta Wisata. Jangan hanya menjadi jargon. Harus muncul dalam perencanaan pembangunan. Kabupaten Sidoarjo harus punya perhatian khusus pada pariwisata. Apalagi, ada upaya memaksimalkan potensi wisata untuk sarana outdoor learning (ODL) siswa sekolah.
”Ke depan, bagaimana APBD terkait RKPD 2026, juga ada push di titik berat sektor pariwista,” tambahnya.
Abdillah Nasih mengajak masyarakat Kabupaten Sidoarjo tidak lagi punya mindset bahwa Sidoarjo adalah kota penyangga. Itu menimbulkan kesan inferior. Kabupaten Sidoarjo punya kemampuan untuk menjadi kota internasional. Seperti Kota Singapura di Singapura dan Kota Damaskus di Suriah.
”Sidoarjo sangat memungkinkan bisa sejajar dengan kota-kota di negara lain,” seru Abdillah Nasih.
Dia berharap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak hanya mengandalkan APBD dalam melaksanakan pembangunan. Sudah waktunya melirik kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan menjalin kemitraan, banyak PR-PR pembangunan yang bisa diselesaikan. Pendekatan pembangunan lebih berorientasi pada cooperation, collaboration, and participation (CCP).
”DPRD akan terus men-support selama itu memang untuk rakyat dan kemajuan Sidoarjo,” tegas Abdillah Nasih. (Sg-Jwi).
