SIDOARJO | JWI – Kasak kusuk pengangkatan Dewan Pengawas RSUD Notopuro, tengah ramai diperbincangkan di kabupaten Sidoarjo. Tiba-tiba Bupati Sidoarjo, Subandi mengangkat Mulyono Wijayanto sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah. Bagi Subandi, Mulyono adalah seorang yang mempunyai peran penting dalam sejarah Pilkada serentak pada 27 November 2024 lalu. Dimana Mulyono Wijayanto adalah ketua Tim pemenangannya hingga dirinya bisa duduk di kursi Sidoarjo 1.
Entah hutang budi atau bagaimana ? sehingga Mulyono dapat melenggang menduduki kursi empuk di BLUD RSUD Notopuro Sidoarjo, menyingkirkan Dewan Pengawas sebelumnya.
Melihat fenomena ini, ketua Java Coruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki tidak tinggal diam, meski dirinya pada Pilkada lalu juga sebagai tim sukses Bupati Subandi.
“Kita mengindikasikan bahwa Subandi menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kepala Daerah, apa karena Mulyono seorang, Bandi bisa jadi Bupati Sidoarjo? Jawabannya tidak, kesemuanya itu adalah kesolidan tim kami, sehingga dia dapat mengalahkan rivalnya,” ungkap Sigit dengan geram.
Meski saya dulu adalah pendukung Bandi, lanjut Sigit, kalau hal itu sudah keluar dari jalur regulasi dan tidak dapat di tolerir, saya akan melapor ke Aparat Penegak Hukum (APH).Senin,(24/3/2025).
“Sebagai kontrol sosial, ini menjadi tugas kami mengkritisi sebuah pemerintahan yang akan di pimpin orang dungu. Hari ini kami melaporkan dugaan penyalahgunaan jabatan itu ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo, ke Kejaksaan Tinggi Surabaya, ke Kejaksaan Agung dan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tandas Sigit.
Sigit menambahkan, siapa Mulyono itu ? Lha wong dia itu tidak punya basic di lembaga medis, kok tiba-tiba di angkat jadi Dewan pengawas. Indikasi penyalahgunaan jabatan itu ada di, pengangkatan Dewan Pengawas bukan ditandatangani oleh Bupati definitif, melainkan seorang Plt Bupati, proses penggantian Dewan pengawas lama alias PAW dinilai terlalu memaksakan dan yang terakhir Mulyono Wijayanto bukan tenaga professional di lembaga medis,” lanjut Sigit.
Sementara Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih didampingi Wakil Ketua DPRD M Kayan dan anggota Komisi D H Usman menyampaikan bahwa dewan tidak pernah dilapori mengenai pengangkatan direksi maupun dewan pengawas BUMD dan BLUD. “Kami tampung semua aspirasi adik-adik nanti gelar hearing dengan dinas terkait,” katanya.( Tim ).
