SIDOARJO | JWI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tiga periode terakhir ini melakukan pengawasan khusus kepada Pemkab Sidoarjo, hal tersebut disampaikan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, saat memanggil Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan kepala OPD pada Rabu (16/04) kemarin.
Ely menyebutkan, tiga area yang menjadi pengawasan penyelewengan anggaran itu ada di Perencanaan, Penganggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
“Di sinilah asal-muasalnya korupsi. Kalau perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa dilakukan tidak sesuai regulasi, maka peluang penyimpangan terbuka lebar. Saya berharap untuk Pemkab Sidoarjo tidak ada pengaduan, tidak ada OTT, tidak dipanggil KPK dan APH lain karena fraud. Selama bisa dibenahi, mari kita benahi dan cegah bersama,” kata Ely dalam keterangannya, di kutip oleh media Pikiran Rakyat.
Kepada wartawan, ketua Java Coruption Watch (JCW) Sigit Iman Basuki, S.T akan mengirim surat data detail dugaan penyimpangan itu ke lembaga anti rasuah Jakarta.
“Dugaan data penyimpangan mulai dari perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa itu sudah kami kantongi semua, tinggal kirim saja,” katanya, di kantornya. Kamis (17/04/2025).
“Sigit menambahkan, ada fakta yang mencolok,” masak sekelas Kepala Bagian saja gaya hidupnya hedonis, punya rumah mewah di kawasan perumahan elit, nah, ini patut dipertanyakan,” sambungnya .
Yang menjadi catatan saya,” ketika pejabat Plt di Kabupaten Sidoarjo yang telah melanggar dan lewat masa jabatan tidak sesuai ketentuan yang ada maka potensi Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) akan mendarah daging dan mereka sudah nyaman karena paham dengan celah anggaran yang bisa dikorupsi, apalagi ketika ada pengkondisian Lelang Pengadaan Barang dan Jasa ( PBJ) , saya akan bersurat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan data detail, serta mendesak agar secepatnya melakukan pemeriksaan terkait temuan dugaan penyalahgunaan anggaran di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, oleh OPD seperti yang telah disampaikan KPK di Jakarta setelah melakukan koordinasi dan supervisi,” pungkasnya. ( tim ).
