BOJONEGORO I JWI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro hari ini menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 di Ruang Angling Dharmo. Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah, serta berbagai pemangku kepentingan daerah, menandai langkah krusial dalam perumusan arah pembangunan Bojonegoro lima tahun ke depan. Selain itu, Rabu (21/05/2025).
Turut hadir Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Bakorwil 2 Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, perwakilan Bappeda Lamongan, Tuban, dan Ngawi. PJ Sekda beserta seluruh jajaran OPD dan Staf Ahli, Camat se-Kabupaten Bojonegoro, tokoh pendidikan, Bank Jatim, BPJS Ketenagakerjaan, serta beberapa BUMD dan lembaga terkait juga turut berpartisipasi dalam musrenbang ini.
Musrenbang ini merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan RPJMD sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025, yang melibatkan berbagai tahapan mulai dari persiapan, pembahasan visi misi, forum konsultasi publik, hingga pembahasan bersama DPRD dan evaluasi Gubernur sebelum penetapan Peraturan Daerah. Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan perangkat daerah sangat krusial dalam menyusun rencana pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. RPJMD ini akan menjadi fondasi kuat bagi Bojonegoro untuk terus maju dan memberikan dampak positif.
Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan visi RPJMD 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Bojonegoro Makmur dan Membanggakan”. Beliau menambahkan, “RPJMD ini memiliki peran penting dan strategis dalam mengarahkan pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah.” Visi ini akan dicapai melalui lima misi utama: Membangun Sumber Daya Manusia Bojonegoro yang Berkualitas, Unggul, Berbudaya, Berakhlak dan Bahagia.
“Membangun Perekonomian Daerah yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan; Membangun Lingkungan yang Lestari dan Mengembangkan Transisi Energi Baru dan Terbarukan; Meningkatkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Melayani, Akuntabel, Partisipatif, Inklusif, dan Inovatif; serta Memajukan Kebudayaan dan Kebanggaan Daerah,” Jelas Bupati Bojonegoro.
Bupati juga menyoroti Program 100 Hari Kerja yang telah dicanangkan sebagai langkah awal untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, termasuk delapan program Quick Wins: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Digitalisasi; Penataan Regulasi dan Revitalisasi BUMD; Ketersediaan Air; Kesejahteraan Petani; Pendidikan Unggul; Kesehatan Masyarakat; Lingkungan Berkelanjutan, dan Pengentasan Kemiskinan.
Selain itu, program-program unggulan di tahun 2025 juga akan menjadi fokus, seperti bantuan kolam budidaya lele dalam Buis Deker; bantuan ayam petelur beserta pakan, obat, vitamin & kandangnya serta bantuan bibit sayuran; bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), listrik bagi keluarga tidak mampu, dan air bersih; Program Beasiswa Makmur Membanggakan; Pemberian perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat; dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Program tersebut juga didukung Pemerintah desa dengan pengalokasian Anggaran Dana Desa (ADD).
Komitmen ini diperkuat dengan penandatanganan berita acara Musrenbang RPJMD 2025-2029 sebagai bentuk kesepakatan bersama yang diwakili oleh 10 lembaga dan instansi, yaitu Bappeda Kabupaten Tuban, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Kecamatan Ngraho, Badan Pusat Statistik, IDFoS Indonesia, PC Muslimat NU, PD Aisyiyah Bojonegoro, Bojonegoro Institute, dan Forum Anak Bojonegoro.
Keterlibatan yang luas dari berbagai pihak, dari lembaga pemerintah hingga organisasi masyarakat sipil ini, mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap perencanaan yang partisipatif dan inklusif, memastikan bahwa RPJMD ini tidak hanya disusun oleh pemerintah, tetapi juga mengakomodasi masukan dari berbagai lapisan masyarakat. (Wan).
