SIDOARJO | JWI – Dalam upaya memperkuat sinergi pembangunan daerah yang inklusif dan partisipatif, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo menggelar forum silahturahim, bertempat di Rumah Makan Jie Poek DW Jalan Sunandar Priyo Sudarmo,Minggu (29/6/2025).
Pada acara ini Sekda mengundang Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Ketua DPRD ,unsur pimpinan DPRD, serta perwakilan semua fraksi partai politik DPRD Sidoarjo.
Kegiatan yang di inisiasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo ini mengundang banyak pertanyaan dari beberapa masyarakat Sidoarjo sendiri ketika seorang pejabat daerah setingkat Sekretaris Daerah mengadakan acara tersebut diluar hari kerja dan di rumah makan mewah, yang biasanya rapat dilaksanakan di gedung DPRD Sidoarjo menjadi sorotan publik ketika beredarnya surat Undangan Hari Minggu, 29 Juni 2025 di Rumah Makan Jie Poek DW Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Larangan Kabupaten Sidoarjo,Jawa Timur.
Salah satu pegiat anti korupsi Sigit Imam Basuki, selaku Ketua Umum JCW menyoroti, “Kegiatan pada hari Minggu, 29/06/25 sangat tidak lazim seorang Sekda menginisiasi acara silaturahmi dirumah makan Jie Poek Dw, dengan mengundang Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD,Pimpinan Dewan dan semua Fraksi Partai DPRD Sidoarjo, Tupoksinya Sekda itu apa? ini yang menjadi tanda tanya besar, bahwa Sekda tidak boleh terlalu masuk kedalam urusan partai politik, walaupun ada indikasi Sekda mendapatkan tugas dari Bupati dalam hal ini,” ungkapnya.
Sigit menambahkan,” Ini menjadi Preseden buruk buat Sidoarjo ketika acara resmi Pemerintahan dilaksanakan pada hari libur diluar hari kerja dan di rumah makan mewah, ini menghambur hamburkan uang negara,harusnya kegiatan tersebut cukup dilaksanakan di gedung dewan saat rapat paripurna, karena melibatkan anggota DPRD yang notabene dari semua unsur partai politik.
“Saya mendapatkan informasi bahwa ada indikasi tujuan acara tersebut yaitu adanya niatan Bupati melakukan deal – deal politik dengan anggota DPRD untuk meloloskan RPJMD dengan memberikan kebebasan kepada DPRD mengenai Pokir, BK, di dapilnya masing – masing, kenapa tidak dari awal biar tidak gaduh, kenapa setelah terjadi perseteruan yang sangat alot baru direalisasikan, menurut saya ini adalah bagian dari teori konspirasi politik pemufakatan jahat yang tidak seharusnya dilakukan,jangan sampai kejadian tahun 2004 terulang lagi banyak anggota DPRD yang masuk bui,” tutup Sigit. ( Tim ).
