SIDOARJO | JWI – Arah politik di Kabupaten Sidoarjo kembali memanas. Setelah mayoritas fraksi di DPRD menyatakan penolakan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, gelombang pergerakan politik pun melaju cepat.
Tak menunggu lama, tujuh partai besar yang memiliki kursi di parlemen Sidoarjo menggelar konferensi pers bersama, Rabu (16/7/2025), di kantor DPD Partai Golkar. Dalam pertemuan yang berlangsung penuh penegasan itu, mereka menyatakan secara resmi menolak Raperda LKPJ 2024.
Ketujuh partai tersebut yakni PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, Partai NasDem, dan PPP. Tidak tampak pengurus dari PKB dan Partai Demokrat dalam forum tersebut.
Adam Rusdy, Ketua DPD Partai Golkar, tampil sebagai juru bicara dalam konferensi pers tersebut. Ia mengungkapkan sejumlah alasan kuat yang mendasari sikap kolektif penolakan itu.
“Banjir masih terjadi di berbagai wilayah Sidoarjo, infrastruktur jalan yang rusak, serta banyak catatan lapangan lain yang menunjukkan lemahnya realisasi anggaran. Semua ini menjadi dasar yang rasional untuk menolak pertanggungjawaban APBD 2024,” tegas Adam Rusdy.
Yang cukup menarik dalam dinamika ini adalah perubahan sikap PDIP, yang pada sidang paripurna sebelumnya menyatakan menerima LKPJ 2024, meskipun dengan catatan keras. Namun hanya berselang beberapa jam, partai berlambang banteng ini ikut bergabung dalam barisan penolak.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan konsekuensi atas instruksi partai yang harus dijalankan secara tegak lurus.
“Ini adalah dinamika politik yang bergerak sangat cepat. Kami kader partai menjalankan instruksi partai dengan penuh kedisiplinan. Dengan kondisi yang berkembang, PDIP menyatakan sikap menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024,” jelas Tarkit.
Munculnya tujuh partai dalam satu barisan politik menjadi sinyal kuat terbentuknya Koalisi Sidoarjo Maju, yang oleh sebagian pihak dinilai bisa berlanjut menjadi koalisi permanen.
“Bisa saja ini menjadi bentuk koalisi permanen. Kami semua memiliki visi yang sama, membangun Sidoarjo yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih berpihak pada rakyat,” pungkas Adam Rusdy.
Langkah strategis ini bukan hanya berimbas pada proses evaluasi pelaksanaan anggaran, tetapi juga membuka babak baru dalam peta kekuatan politik menjelang agenda-agenda besar di Sidoarjo ke depan.( * ).
