SIDOARJO | JWI – Dinamika politik Kabupaten Sidoarjo kembali memanas usai tujuh fraksi DPRD menolak Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2024. Merespons situasi tersebut, Koalisi Cipayung Plus Sidoarjo yang terdiri dari HMI, IMM, PMII, GMNI, dan SEMMI menggelar konferensi pers bersama, Senin (4/8/2025), dengan menyuarakan pentingnya evaluasi menyeluruh dan objektif terhadap tata kelola fiskal daerah.
Konferensi pers yang berlangsung di tengah sorotan publik ini menjadi ruang refleksi kritis sekaligus bentuk sikap kolektif mahasiswa. Mereka memandang penolakan LPP bukan semata konflik politik antar elit, tetapi sebagai momentum krusial untuk membenahi orientasi pembangunan dan efektivitas penggunaan anggaran.
Dalam pernyataan resminya, Cipayung Plus menegaskan bahwa penolakan LPP oleh legislatif merupakan bagian sah dari sistem demokrasi yang sehat. Bagi mereka, kritik institusional dari DPRD membuka ruang lebih luas bagi publik, termasuk mahasiswa, untuk turut mengawal jalannya pemerintahan.
“Kami tidak sedang memperdebatkan siapa yang menolak, tapi apa dasar dari penolakan itu. Bila realisasi anggaran tidak sejalan dengan hasil nyata di masyarakat, maka evaluasi bukan sekedar penting, tapi wajib dilakukan,” tegas Achmad Tirta, perwakilan HMI Cabang Sidoarjo.
Lebih lanjut, mahasiswa menyoroti bahwa LPP tidak seharusnya menjadi agenda seremonial tahunan semata. Laporan tersebut mesti transparan, akurat, dan menyajikan capaian yang bisa dipertanggungjawabkan secara publik.
Sebagai solusi konkret, Koalisi Cipayung Plus mendorong agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera mempercepat pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2024. Langkah ini dinilai strategis untuk menjawab kekosongan program akibat belum disahkannya LPP, sekaligus menjadi ajang pembuktian keberpihakan pemerintah terhadap rakyat.
“PAK bukan hanya prosedur, tapi kebutuhan mendesak. Pembangunan tidak boleh stagnan hanya karena tarik-menarik politik. Di sinilah ujian kepemimpinan Bupati Subandi dan Wabup Mimik,” ujar Fajar, Sekretaris IMM Cabang Sidoarjo.
Koalisi Cipayung Plus juga menyerukan agar pemerintah tidak menggunakan narasi antagonistik terhadap pihak-pihak yang berbeda pandangan. Mereka menekankan pentingnya keterbukaan data, pelibatan masyarakat dalam evaluasi kebijakan, serta menjaga ruang demokrasi tetap sehat.
“Menerima penolakan bukan bentuk kelemahan, tapi bukti kedewasaan dalam berdemokrasi. Ini bukan soal kalah atau menang, tapi soal arah pembangunan yang harus tetap berpihak pada rakyat,” ucap Hasbi, Ketua PMII Cabang Sidoarjo.
Di akhir pernyataannya, Cipayung Plus menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berada di rel kesejahteraan rakyat.
“Kami ingin Sidoarjo maju bukan hanya karena angka penyerapan anggaran yang tinggi, tapi karena manfaat pembangunan betul-betul dirasakan masyarakat bawah. Menerima penolakan adalah jalan evaluasi kolektif yang justru memperkuat fondasi pemerintahan ke depan,” pungkas Achmad Tirta.(Tim).
