SIDOARJO | JWI – Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, menyoroti turunnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 lalu yang hanya mencapai 70 persen dari total 1,4 juta daftar pemilih tetap (DPT).
Untuk itu, Wabup Mimik Idayana mengajak masyarakat aktif dalam mengawal dan mengawasi jalannya pesta demokrasi melalui keterbukaan informasi publik.
“Partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya Pemilu dan Pilkada akan semakin kuat apabila didukung dengan akses informasi yang terbuka, akurat, dan mudah dipahami. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mewujudkan proses demokrasi yang jujur, adil, bebas, rahasia, serta bermartabat,” ujarnya saat membuka acara Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Aula Majapahit BKD Sidoarjo, Rabu (20/8/2025).
Mak Mimik juga berharap masyarakat tidak hanya menggunakan hak pilih, tetapi juga berperan aktif memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai aturan.
“Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga. Mari kita manfaatkan dengan bijak untuk memperkuat pengawasan bersama. Jangan sampai informasi yang tidak benar atau hoaks justru melemahkan demokrasi,” tegasnya.
Data dari KPU Kabupaten Sidoarjo mencatat tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 cukup tinggi, yakni sekitar 86 persen dari 1.461.642 DPT. Namun, pada Pilkada Sidoarjo 2024, partisipasi menurun menjadi sekitar 70 persen dari 1.479.539 DPT. Angka ini lebih rendah dibanding Pilkada 2020 yang mencapai 71,07 persen.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Agung Nugraha, menyampaikan bahwa kegiatan forum ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait hak memperoleh informasi dan pengawasan partisipatif.
“Pengawasan Pemilu tidak bisa hanya dilakukan oleh penyelenggara atau pengawas saja. Peran masyarakat sangat penting. Dengan pemahaman yang baik tentang keterbukaan informasi, masyarakat bisa lebih kritis dan aktif dalam mengawal jalannya demokrasi di Sidoarjo,” jelasnya.
Forum ini dihadiri oleh akademisi, mahasiswa, organisasi perempuan, organisasi masyarakat, serta masyarakat umum. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang edukasi dan kolaborasi dalam membangun budaya keterbukaan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Sidoarjo. (*)
