MERANGIN | JWI – Bupati Merangin H. M. Syukur melalui Wakil Bupati H. A. Khafidh mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Merangin terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2025. Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Merangin, Rabu malam (17/9/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Merangin Herman Effendi bersama Wakil Ketua II Ahmad Fahmi, dan dihadiri 24 dari 35 anggota dewan. Hadir pula unsur Forkopimda, Pj Sekda Merangin Zulhifni, para asisten, staf ahli bupati, kepala OPD, pejabat administrator, tokoh masyarakat, hingga perwakilan organisasi.
Dalam penyampaian pandangan umum, masing-masing fraksi menyoroti beragam isu strategis.
Fraksi PAN melalui juru bicaranya Alhanim Assadiqqi menekankan perlunya kehati-hatian dalam perubahan APBD agar benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkeadilan bagi masyarakat. Fraksi ini menyoroti tantangan eksternal dan internal, mulai dari ketergantungan transfer dana pusat, sektor ekonomi kreatif, pengelolaan lingkungan, hingga ketimpangan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Fraksi PPP lewat juru bicara Teguh Wahyudi menilai prioritas pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kerap tidak diiringi perencanaan matang, sehingga proyek mangkrak. PPP juga menyoroti rendahnya serapan anggaran dan penurunan pendapatan daerah yang dinilai perlu perhatian serius agar tidak mengganggu stabilitas fiskal.
Fraksi Golkar melalui Samdianto menyoroti aset daerah yang terbengkalai dan meminta penjelasan solusi pengelolaannya. Golkar juga meminta rincian manfaat dari penambahan anggaran di sejumlah OPD.
Fraksi Gerindra melalui Saprion mempertanyakan penyebab perubahan RAPBD 2025, khususnya terkait pendapatan dan belanja daerah, serta menyoroti peran BUMD. Fraksi ini menyarankan agar aset daerah yang tidak produktif segera dilelang guna mengurangi beban keuangan daerah.
Fraksi NasDem menekankan pentingnya pemerataan pembangunan berbasis prioritas. Fraksi ini juga menyinggung penyelesaian permasalahan sejumlah kepala desa yang dinilai perlu segera dituntaskan.
Fraksi Demokrat menyoroti mutu pendidikan yang dinilai belum menjadi prioritas. Selain itu, mereka menekankan perlunya percepatan perbaikan jalan di berbagai titik, seperti Simpang Seling–Muarajernih, Kibul–Ngaol, Kibul–Batang Kibul, Bangko–Sungai Kapas, serta Pinang Merah–Mampun Baru.
Fraksi Perindo menanyakan penyebab turunnya pendapatan asli daerah dan kenaikan pembiayaan, serta menyoroti permasalahan PPPK paruh waktu yang berpindah sekolah. Mereka juga meminta agar pembangunan fisik di OPD dilakukan merata di setiap wilayah untuk mencegah kecemburuan sosial.
Fraksi PKB menekankan agar perubahan APBD berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur di pedesaan yang masih banyak mengalami kerusakan. Selain itu, PKB juga menyoroti persoalan penyakit masyarakat (pekat) yang dinilai mengancam moral generasi muda.
Fraksi PKS-Hanura menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola pemerintahan yang optimal, meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
Sementara itu, Fraksi Perjuangan Nusantara mempertanyakan penurunan pendapatan, peningkatan belanja, serta kenaikan pembiayaan daerah. Fraksi ini juga menyoroti kualitas pelayanan pendidikan, termasuk sarana prasarana dan pembangunan ruang kelas baru, agar anggaran benar-benar pro rakyat dan tepat sasaran.(Syaril).
