SIDOARJO | JWI – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan seluruh desa di wilayahnya memiliki website resmi sebelum akhir tahun 2025. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sidoarjo dalam mendorong transformasi digital hingga ke tingkat desa sebagai wujud pelayanan publik modern dan transparan.
Hingga November 2025, tercatat 277 desa dari total 318 desa di Kabupaten Sidoarjo telah difasilitasi pembuatan website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setempat. Masih tersisa 41 desa yang kini tengah dipacu untuk menyelesaikan prosesnya sebelum Desember 2025.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Kominfo Sidoarjo pada Selasa (11/11/2025) menggelar pelatihan bagi para admin desa yang belum memiliki website. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Delta Graha Setda Sidoarjo itu difokuskan pada pembekalan teknis pembuatan dan pengelolaan website desa agar seluruhnya dapat aktif sebelum akhir November.
Plt. Kabid Tata Kelola Informasi Dinas Kominfo Sidoarjo, M. Wahyudi Nafii, S.Kom., M.T., menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen serius dalam mengakselerasi digitalisasi di seluruh sektor, termasuk pemerintahan desa.
“Kami memfasilitasi biaya domain dan pelatihan penuh bagi seluruh desa. Ini bagian dari upaya nyata mewujudkan Sidoarjo sebagai kabupaten digital,” ujar Wahyudi saat memantau pelatihan.
Ia menjelaskan, program website desa telah bergulir sejak tahun 2024 dan akan tuntas pada akhir 2025. Menurutnya, kehadiran website desa bukan hanya sebagai sarana publikasi, tetapi juga instrumen penting menuju desa digital yang transparan dan akuntabel.
“Dalam dua tahun ini, program website desa menjadi fondasi menuju desa digital. Melalui website, informasi desa seperti potensi wilayah, data kependudukan, peraturan desa hingga laporan dana desa bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Pranata Humas Dinas Kominfo Sidoarjo, Anita Yudi Jayanti, S.Sos., M.I.Kom., menambahkan bahwa keberadaan website desa merupakan langkah strategis untuk membangun keterbukaan informasi publik di tingkat akar pemerintahan.
“Website desa adalah wajah transparansi desa. Karenanya, kami minta agar para admin aktif memperbarui data dan informasi secara rutin agar tidak vakum,” tegas Anita.
Dinas Kominfo Sidoarjo juga memastikan program ini tidak berhenti pada pelatihan semata. Setiap tahun akan dilakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap seluruh website desa untuk mengukur tingkat keaktifan dan efektivitas pengelolaan informasi publik di masing-masing desa.
“Dari hasil Monev, kita bisa tahu mana desa yang aktif mengelola website dan mana yang perlu pendampingan lebih lanjut,” ujar Anita.
Melalui langkah ini, Pemkab Sidoarjo berharap seluruh desa dapat bertransformasi menjadi pusat informasi digital yang terbuka, responsif, dan partisipatif, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi.
Reporter : Sugi JWI
Editor : Redaksi JWI
