SIDOARJO |JWI – Peta politik Kabupaten Sidoarjo mengalami pergeseran signifikan. Berdasarkan hasil kajian survei persepsi publik awal tahun 2026, tingkat elektabilitas Wakil Bupati Sidoarjo tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan elektabilitas Bupati Sidoarjo. Jumat,(9/1/2026).
Dalam simulasi pemilihan kepala daerah yang dilakukan terhadap 1.200 responden di 18 kecamatan, Wakil Bupati meraih tingkat keterpilihan sebesar 47,3 persen, sementara Bupati berada di angka 32,8 persen. Sisanya terbagi pada tokoh lain dan pemilih yang belum menentukan pilihan.
Selisih hampir 15 persen ini menunjukkan adanya perubahan serius dalam preferensi politik masyarakat.
Menurut Pemerhati Poltik Samsul Hadi, S.E keunggulan Wakil Bupati bukan semata faktor popularitas, melainkan karena kuatnya persepsi publik terhadap figur kepemimpinan yang dianggap hadir, responsif, dan berpihak kepada masyarakat.
“Warga tidak hanya menilai jabatan, tetapi menilai siapa yang mereka lihat bekerja, turun ke lapangan, dan merespons langsung persoalan sehari-hari.
Dalam konteks ini, Wakil Bupati dipersepsikan lebih dekat dengan rakyat,” ujar Samsul Hadi dalam keterangannya.
Sebaliknya, Bupati dinilai lebih banyak tampil dalam peran administratif dan birokratis. Meski roda pemerintahan tetap berjalan, publik tidak selalu merasakan keterhubungan emosional dengan figur pemimpinnya.
Kajian ini juga menemukan bahwa dalam berbagai isu sosial, kegiatan kemasyarakatan, dan respons terhadap keluhan publik, Wakil Bupati lebih sering diasosiasikan sebagai pihak yang “datang, mendengar, dan bertindak”. Hal ini membentuk citra sebagai pemimpin yang membumi dan mudah dijangkau.
Fenomena ini dikenal dalam kajian politik sebagai “shadow leadership effect”, yakni ketika seorang wakil justru menjadi figur kepemimpinan utama di mata publik, melampaui kepala daerah secara simbolik maupun elektoral.
Samsul Hadi menilai, jika tren ini terus berlanjut tanpa koreksi strategis dari pihak Bupati, maka peta kekuatan politik di Sidoarjo akan mengalami perubahan besar menjelang kontestasi politik berikutnya.
“Elektabilitas adalah cermin kepercayaan publik. Ketika kepercayaan bergeser, maka arah politik daerah pun ikut berubah,” pungkas Samsul.(tim).
