SIDOARJO | JWI – Dalam upaya memperkuat komitmen kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Rabu (19/3/2025).
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah pasca-pelantikan kepala daerah baru.
KPK berharap rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi kepala daerah untuk menjaga komitmen mereka terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa tema rapat yang awalnya berfokus pada “Penguatan Kepala Daerah” lebih tepat diganti menjadi “Komitmen Kepala Daerah.” Menurutnya, kepala daerah sudah cukup kuat karena telah melewati berbagai tantangan, mulai dari proses pendaftaran, kampanye, hingga pemilihan yang penuh perjuangan. Setelah dilantik, yang lebih penting adalah menjaga komitmen mereka terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kepala daerah sudah melewati banyak tantangan. Mereka telah melalui pendidikan, pelatihan, dan proses panjang yang tidak mudah. Setelah dilantik dan mengucapkan sumpah, komitmen mereka untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik harus terus dijaga,” ujar Setyo Budiyanto.
Setyo juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara kepala daerah, anggota DPRD, serta instansi penegak hukum dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi. Ia mengingatkan bahwa meskipun KPK tidak selalu terlihat di lapangan, pihaknya tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi hadir bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Sidoarjo, serta Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo.
“Alhamdulillah, kami berada di Jogja untuk menghadiri sosialisasi dari KPK. Hadir pula Pak Ketua DPRD, Bupati, dan Sekretaris Daerah Sidoarjo,” ungkap Bupati Subandi.
Bupati Subandi menjelaskan bahwa sosialisasi KPK ini menekankan pentingnya sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sistem pemerintahan yang transparan ini terus dibangun di Kabupaten Sidoarjo. Ia berharap lembaga legislatif dan eksekutif dapat terus berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Hasil sosialisasi ini akan meningkatkan saling pengertian dan mempererat hubungan antara legislatif serta eksekutif agar terus berjalan dengan baik,” tambahnya.
Menurutnya, hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif akan memudahkan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misinya. Banyak materi penting yang disampaikan dalam pemaparan oleh KPK, terutama terkait upaya pencegahan korupsi.
“Intinya, pencegahan korupsi harus menjadi prioritas. Mari kita tetap semangat untuk Sidoarjo,” tegas Bupati Subandi yang didampingi Sekda Fenny Apridawati.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah narasumber dan pejabat daerah yang berperan dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi. Subandi berharap, dengan kerja sama dan komitmen bersama, Indonesia dapat dikelola secara bersih, bermartabat, dan jauh dari praktik korupsi.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah, agar kita dapat terus berupaya memerangi korupsi dan membangun bangsa yang berkeadaban,”pungkasnya.(*)
