MERANGIN | JWI – Bupati Merangin, H M Syukur, mengusulkan pembangunan Jalan Inpres dan jalur dua di Kota Bangko kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) RI, Dr. Agus Harimurti Yudhoyono. Usulan tersebut disampaikan langsung dalam audiensi di Gedung Menko Infra RI, Jakarta, pada Rabu (16/7/2025).
Dalam pertemuan itu, Bupati Syukur memaparkan bahwa Kabupaten Merangin merupakan wilayah terluas di Provinsi Jambi, dengan panjang jalan sekitar 1.200 km dan lahan sawah aktif mencapai 6.000 hektare.
“Jalan mantap baru mencapai 40 persen. Sisanya, 60 persen jalan masih perlu perbaikan, terutama yang menjadi akses utama menuju daerah persawahan,” ujar Bupati Syukur.
Dua usulan utama disampaikan bupati kepada Menko Infra. Pertama, pembangunan Jalan Inpres sepanjang 34 km yang berfungsi menyambungkan wilayah sentra persawahan, dan kedua, pembangunan jalur dua di jantung Kota Bangko, ibu kota Kabupaten Merangin.
“Jalur jalan di Kota Bangko saat ini terdiri dari tiga ruas—jalan nasional di tengah, serta jalan kabupaten di kiri dan kanan. Kondisi ini cukup berisiko terhadap keselamatan masyarakat dan mengganggu arus perdagangan,” jelas Bupati Syukur.
Ia menambahkan bahwa usulan tersebut sebelumnya telah dibicarakan dengan Menteri PUPR dan pimpinan Komisi V DPR RI. Dukungan juga telah disampaikan oleh para anggota DPR RI dari Dapil Jambi.
“Kami berharap Pak Menko dapat menghubungi Menteri PUPR agar pembangunan Jalan Inpres bisa dimulai tahun ini. Jika ini terealisasi, kami optimis luas sawah aktif di Merangin dapat ditambah,” ujar Bupati.
Sementara untuk pembangunan jalur dua di Kota Bangko, Pemkab Merangin mengusulkan anggaran sekitar Rp25 miliar. Proyek ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di sektor perdagangan dan jasa.
“Dengan pengembangan jalan kota dari tiga ruas menjadi dua ruas utama, kami yakin Merangin bisa tumbuh menjadi pusat ekonomi modern di wilayah barat Provinsi Jambi,” tegas Bupati penuh keyakinan.
Menanggapi usulan tersebut, Menko Infrastruktur RI, Dr. Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan respon positif. Ia menegaskan pentingnya mendengarkan langsung aspirasi dari kepala daerah.
“Prinsip aksesibilitas dalam pembangunan berkelanjutan harus menjadi perhatian utama. Banyak kepentingan yang harus diakomodasi, dan untuk itu penyesuaian tata ruang menjadi sangat penting,” ujar Menko Infra AHY. (Afadal)
