SIDOARJO | JWI – Ratusan warga Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di halaman kantor desa, Selasa (16/9/2025). Mereka menuntut Kepala Desa (Kades) Boro, Shoichunuruddin, mundur dari jabatannya karena diduga menyelewengkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Desa Boro datang dengan membawa spanduk, poster, hingga pengeras suara. Teriakan “Copot Kades Boro!” dan “Kembalikan uang desa!” bergema silih berganti di bawah terik matahari. Aksi itu diikuti berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pemuda, kaum laki-laki, hingga ibu-ibu.
Koordinator aksi, Agung dan Hariadi, menegaskan bahwa tuntutan utama warga adalah transparansi pengelolaan keuangan desa. Mereka menilai telah terjadi penyimpangan serius sejak 2021, terutama pada program ketahanan pangan, pengelolaan BUMDes, penggunaan dana bantuan keuangan (BK), serta alokasi dana kesehatan untuk posyandu balita, remaja, dan lansia.
Tak hanya itu, warga juga menyoroti penggunaan dana non-APBDes. Mereka meminta kejelasan terkait hasil sewa lahan Tanah Kas Desa (TKD) dan dana hibah Gapoktan dari Kementerian Pertanian yang dinilai tidak jelas keberadaannya.
“Ini sudah bertahun-tahun kami pertanyakan, tapi tidak ada kejelasan. Warga sudah muak dengan kepemimpinan Kades sekarang,” tegas Hariadi saat berorasi.
Sementara itu, Agung menyebut kekecewaan warga sudah mencapai puncaknya. Mereka mendesak Bupati Sidoarjo segera mencopot Shoichunuruddin dari jabatan Kades. Jika tidak, warga menuntut agar sang kades mengundurkan diri secara sukarela.
“Kami tidak butuh lagi janji-janji. Desa Boro butuh pemimpin yang jujur, amanah, dan bisa membangun, bukan yang membuat rakyat curiga setiap tahun,” seru Agung disambut sorakan massa.
Aksi yang sempat memanaskan suasana desa itu berjalan relatif tertib dengan pengawalan ketat aparat Polsek Tanggulangin. Setelah berjam-jam berorasi, perwakilan warga akhirnya diterima masuk untuk mediasi yang dipimpin Camat Tanggulangin bersama perangkat desa.
Suasana pertemuan berlangsung tegang karena masing-masing pihak bersikeras mempertahankan pendapat. Warga akhirnya meminta agar seluruh klarifikasi dituangkan secara tertulis agar bisa dipertanggungjawabkan secara resmi.
Usai mediasi, Kades Shoichunuruddin menemui awak media. Ia mengaku sudah memberikan penjelasan langsung, namun berkomitmen memenuhi permintaan warga.
“Kurang lebih ada 15 tuntutan yang tadi dibahas. Mereka minta penjelasan tertulis, dan saya siap membuatnya,” ujar Shoichunuruddin singkat.
Meski mediasi digelar, keresahan warga belum sepenuhnya reda. Banyak yang masih meragukan keseriusan pemerintah desa dalam menjawab tuntutan secara transparan. Sorotan kini tertuju pada Bupati Sidoarjo yang diharapkan mengambil langkah nyata atas aspirasi warga.
“Kalau tidak ada kejelasan, kami siap turun lagi dengan massa yang lebih banyak,” ancam salah satu warga.
Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat desa semakin kritis dan berani bersuara, menuntut pengelolaan dana desa yang bersih dan transparan demi masa depan Desa Boro. (*)
