SIDOARJO | JWI – Suasana politik di Kabupaten Sidoarjo kembali memanas. Pelantikan mutasi pejabat di Pendapa Delta Wibawa, Rabu (17/9/2025) siang, menyisakan sorotan tajam setelah Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, memilih tidak hadir dalam prosesi yang dipimpin langsung oleh Bupati H.Subandi.
Ketidakhadiran Wabup Mimik sontak memunculkan tanda tanya di kalangan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun publik Sidoarjo. Saat dikonfirmasi, Mimik menegaskan bahwa dirinya sengaja tidak menghadiri acara tersebut karena menilai proses mutasi cacat mekanisme.
“Saya tidak hadir karena tahapan proses mutasi itu tidak melalui mekanisme yang benar. Jadi nonprosedural dan cacat mekanisme,” tegas Mimik.
Wabup yang akrab disapa Mak Mimik ini juga menyoroti perannya yang kerap diabaikan oleh Bupati Subandi. “Saya merasa hanya dimanfaatkan, baik secara finansial maupun tenaga. Dalam pengelolaan pemerintahan, saya tidak pernah diajak koordinasi ataupun dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam proses mutasi kali ini dirinya sama sekali tidak diajak berkomunikasi. Padahal, sebagai wakil bupati memiliki kewenangan memberi pertimbangan. “Sebagai wakil bupati, saya diabaikan,” tandasnya.
Mimik mengungkapkan, sebelumnya ia telah mengirim surat permintaan progres kinerja Tim Penilai Kinerja (TPK), namun hingga pelantikan berlangsung tidak ada laporan yang diterimanya. “Masukan saya pun tidak diindahkan. Saya justru tahu soal mutasi ini dari rekan-rekan media,” katanya dengan nada kecewa.
Lebih jauh, ia juga menyinggung permintaannya agar dilakukan investigasi atas dugaan pelanggaran oleh ajudan bupati, yang disebutnya mengambil paksa kewenangan pengelolaan teknologi informasi BKD Sidoarjo. Namun, permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh Bupati Subandi.
Meski demikian, prosesi pelantikan yang sempat molor satu jam tetap berlangsung khidmat. Sebanyak 61 pejabat eselon II dan III resmi dilantik, mulai dari kepala dinas, sekretaris dinas, camat hingga sekretaris kecamatan.
Beberapa pejabat eselon II yang dilantik antara lain:
M. Ainur Rahman sebagai Kepala Bappeda,
dr. Atok Irawan sebagai Dirut RSUD RT Notopuro,
Budi Basuki sebagai Kepala Dishub,
Misbakhul Munir sebagai Kepala BKD dan Diklat,
Ridho Prasetyo sebagai Kepala DPMPTSP,
Rudi Setyawan sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,
Benni Airlangga sebagai Asisten I Administrasi dan Umum,
Noer Rahmawati (Ima) sebagai Kepala BPPD Sidoarjo.
Sementara itu, empat pejabat tetap menduduki jabatan lama yakni Anjar S. (Inspektur), Redik Kusuma (Kadis Dukcapil), Eni Rustiyaningsih (Kadis Pangan dan Pertanian), serta Edi Kurniadi (Kadis Koperasi dan UKM).
Dalam sambutannya, Bupati Subandi berpesan agar para pejabat yang baru dilantik menjaga integritas, bekerja dengan hati, serta merangkul semua pihak demi membangun kerja sama antarlembaga. “Jangan ada kotak-kotak di antara OPD maupun ASN. Layani publik sesuai tuntutan dan harapan masyarakat,” pesan Subandi.
Sementara itu, Ketua Umum Java Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki,S.T, ikut angkat bicara terkait mutasi pejabat di Sidoarjo. Menurutnya, wajar jika Wakil Bupati Mimik tidak hadir karena proses penyusunan mutasi dinilai tidak transparan.
“Saya menilai ada hal-hal yang seharusnya diperhatikan Bupati dalam mutasi ini. Apa gunanya dibentuk Baperjakat kalau tidak dijalankan? Mutasi harus sesuai aturan dan merujuk pada rekomendasi TPK, bukan asal memasukkan nama. Kepala daerah itu Bupati dan Wakil Bupati, keduanya harus sinkron, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar Bupati tidak hanya memfungsikan Sekda dalam penyusunan kebijakan penting, melainkan harus bekerja transparan bersama wakilnya. “Jangan anggap enteng permasalahan mutasi ini. Kalau prosedurnya cacat, maka pemerintahan Sidoarjo bisa dianggap tidak lebih baik dari sebelumnya,” pungkas Sigit.(*)
