SIDOARJO | JWI – Kinerja sektor kesehatan di Kabupaten Sidoarjo kembali menuai sorotan tajam. Berbagai persoalan layanan publik, mulai dari keluhan masyarakat hingga lemahnya tata kelola birokrasi, memunculkan pertanyaan besar: apa yang sebenarnya dikerjakan Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo?
Pengamat kebijakan publik dan hukum tata pemerintahan,sekaligus Dosen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Dr. Suko Widodo,M.Si menilai buruknya kondisi sektor kesehatan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan langsung dari kegagalan manajemen dan kepemimpinan di level pimpinan dinas.
“Kalau sektor sepenting kesehatan bermasalah, itu tidak bisa dianggap sebagai gangguan kecil. Itu alarm keras bahwa ada yang salah di pucuk kepemimpinan dinasnya,” tegas Suko Widodo, Jumat (2/1/2026).
Menurut Cak Suko ( sapaan akrabnya Suko Widodo ), kesehatan adalah urusan wajib dan strategis pemerintah daerah. Ketika pelayanan rumah sakit, puskesmas, maupun program kesehatan masyarakat tidak berjalan optimal, maka kepala dinas harus menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab secara profesional dan moral.
Ia menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan modern, kepala dinas bukan sekadar pelaksana anggaran, tetapi arsitek kebijakan sektor.
“Kepala dinas itu bukan tukang stempel atau administrator biasa. Dia adalah pengendali arah kebijakan, pengawas kinerja layanan, sekaligus penjamin bahwa uang rakyat benar-benar berbuah pelayanan,” ujarnya.
Figur Kepala Dinas Jadi Cermin Kepemimpinan Bupati
Lebih jauh,Cak Suko menilai, buruknya kinerja Dinas Kesehatan juga membuka pertanyaan serius terhadap kualitas kepemimpinan kepala daerah.
Menurutnya, pemilihan kepala dinas merupakan indikator paling telanjang untuk menilai kapasitas seorang bupati.
“Bupati yang kuat akan memilih kepala dinas berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan integritas. Bupati yang lemah akan memilih berdasarkan kedekatan, kompromi politik, atau kenyamanan pribadi,” kata Suko.
Ia menyebut bahwa ketika sektor vital seperti kesehatan dikelola oleh figur yang tidak memiliki visi, kemampuan manajerial, dan keberanian menata sistem, maka yang terjadi bukan pelayanan publik, melainkan pembusukan birokrasi.
Masalah Kesehatan Bukan Soal Teknis, Tapi Tata Kelola
Cak Suko juga menolak anggapan bahwa persoalan kesehatan di Sidoarjo hanya akibat keterbatasan anggaran atau faktor eksternal.
“Anggaran bisa besar, tapi kalau tata kelolanya buruk, hasilnya tetap nol. Yang krusial itu kepemimpinan, disiplin birokrasi, dan keberanian menegakkan standar,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kepala dinas yang gagal seharusnya tidak dilindungi oleh kekuasaan, tetapi justru dievaluasi secara terbuka.
“Kalau kinerjanya buruk dan dibiarkan, itu sama saja bupati ikut bertanggung jawab atas penderitaan masyarakat,” ujarnya.
Desakan Evaluasi Total
Atas kondisi tersebut, Suko Widodo mendesak agar Bupati Sidoarjo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Dinas Kesehatan dan jajaran strategis di bawahnya.
“Kalau ingin menyelamatkan wajah pemerintahan dan hak rakyat atas layanan kesehatan, satu-satunya jalan adalah bersih-bersih dan penataan ulang,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa rakyat tidak menilai dari pidato atau pencitraan, tetapi dari apakah mereka bisa berobat dengan layak, cepat, dan manusiawi.
“Di situ ukuran keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah ditentukan,” pungkas Suko Widodo. (Tim).
