BOGOR | JWI – Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai forum strategis penguatan sinergi pusat–daerah, ternyata menyisakan pengalaman tidak mengenakkan bagi Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana.
Rakornas bertema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” itu berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026), dan dihadiri kepala daerah serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana hadir sebagai delegasi resmi Forkopimda Kabupaten Sidoarjo bersama Bupati Subandi dan unsur Forkopimda lainnya.
Namun, di balik suksesnya pelaksanaan Rakornas, Wabup Mimik justru mengaku mendapat perlakuan yang dinilainya tidak profesional.
Ia menyebutkan, penempatan hotel yang diberikan kepadanya berbeda dan berjarak cukup jauh dari lokasi kegiatan. Hotel tempat Wabup menginap berada sekitar 30 menit perjalanan melalui akses tol dari SICC.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi dan rombongan Forkopimda lainnya menempati hotel yang lokasinya hanya ratusan meter dari lokasi Rakornas.
Tak hanya itu, sejumlah pejabat Pemkab Sidoarjo seperti Asisten I Hj. Ainun Amalia, S.Sos., Staf Ahli Bupati Arif Mulyono, S.STP., M.HP., Kabag Protokol Kusdianto, serta tim protokoler dan dokumentasi bupati juga menginap di area yang berdekatan dengan SICC.
“Saya tidak habis pikir, hotel saya justru ditempatkan paling jauh dibanding rombongan Sidoarjo yang lain. Saya hanya bersama ajudan. Melalui ajudan, saya sempat menyampaikan protes ke Kabag Protokol, tapi dijawab bahwa penginapan itu diatur oleh EO langganan Pemkab,” ungkap Wabup Mimik, Selasa (10/2/2026).
Akibat jarak penginapan yang cukup jauh, Wabup Mimik mengaku harus berangkat sangat pagi bahkan tidak sempat sarapan demi bisa tiba tepat waktu di titik jemput.
Pengalaman kurang menyenangkan kembali dialaminya saat berada di titik jemput menuju lokasi Rakornas. Setelah menunggu sekitar 30 menit, kendaraan VIP yang seharusnya disediakan khusus bagi unsur Forkopimda ternyata sudah terisi penuh oleh rombongan lain.
“Mobil VIP itu sudah penuh dengan rombongan bupati, asisten, staf ahli, Kabag Protokol, dan juru kamera. Beruntung Irda aspri saya masih bisa meminta satu kursi, sehingga saya bisa masuk ke area SICC. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana jadinya. Saya hanya bisa tersenyum dengan perlakuan seperti itu,” ujarnya.
Wabup Mimik juga mempertanyakan kehadiran sejumlah pejabat yang tidak tercantum dalam undangan Rakornas. Ia menegaskan, undangan kegiatan tersebut secara khusus ditujukan bagi Forkopimda, yakni Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Kajari, dan Dandim.
“Faktanya, ada pejabat yang tidak diundang ikut datang. Mereka akhirnya tidak bisa masuk ke area Rakornas dan menunggu di luar. Situasi ini justru berdampak pada delegasi resmi yang seharusnya mendapatkan prioritas,” pungkasnya.
Peristiwa ini menjadi sorotan, mengingat Rakornas merupakan forum nasional strategis yang menuntut profesionalisme tinggi dalam pengelolaan protokoler dan koordinasi antarlembaga. (Tim)
