SIDOARJO | JWI – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali mengoptimalkan peran Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Gayatri untuk memperkuat deteksi dini dan pendampingan terhadap persoalan perempuan dan anak di tingkat masyarakat.
Penguatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jejaring yang telah terbentuk di desa, termasuk keberadaan 76 Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), serta melalui sinergi lintas sektor bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB), serta Forum PUSPA Gayatri Jawa Timur.
Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Forum PUSPA bersama Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana di Rumah Dinas Wakil Bupati Sidoarjo, Senin (31/8/2026).
Mimik mengatakan, penguatan Forum PUSPA diperlukan untuk memastikan berbagai persoalan perempuan dan anak dapat diketahui sejak dini sehingga penanganannya dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
“Deteksi dini ini penting. Jangan sampai persoalan perempuan dan anak baru ditangani setelah menjadi masalah besar. Dengan adanya jejaring sampai tingkat desa, kita berharap persoalan bisa lebih cepat ditemukan dan dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan Forum PUSPA bukan untuk menambah forum baru di tingkat desa, melainkan memperkuat pendampingan dan koordinasi dengan sistem yang sudah berjalan. Kolaborasi tersebut selanjutnya dapat diintegrasikan dengan keberadaan Ruang Bersama Indonesia (RBI).
“Yang kita bangun adalah kolaborasinya. Forum PUSPA dapat menjadi bagian dari pendampingan dan membantu melihat kebutuhan di lapangan, kemudian dikoordinasikan dengan dinas terkait agar penanganannya tepat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Sidoarjo Probo Agus Sunarno menilai penguatan jejaring di tingkat desa menjadi bagian penting untuk memastikan upaya perlindungan perempuan dan anak benar-benar menyentuh masyarakat.
“Desa memiliki posisi yang sangat strategis karena paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan desa perlu diperkuat agar ketika ada indikator atau persoalan yang belum terpenuhi, dapat segera diketahui dan dicarikan tindak lanjut bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi tersebut akan diarahkan agar tidak terjadi tumpang tindih kelembagaan di tingkat desa. Forum yang sudah ada dapat diperkuat melalui koordinasi dan pendampingan bersama sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
“Prinsipnya bukan memperbanyak forum, tetapi memperkuat fungsi dan koordinasi yang sudah ada. Desa bersama perangkat daerah dan Forum PUSPA dapat melihat kebutuhan di wilayahnya masing-masing,” tambahnya.
Penguatan jejaring tersebut didukung dengan keberadaan 76 Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Desa-desa tersebut berada di Kecamatan Sedati, Buduran, Jabon, Sukodono, Waru, Wonoayu, Taman, Sidoarjo, Krembung, Balongbendo, Tarik, Tanggulangin, Tulangan, Candi, dan Krian.
Keberadaan desa DRPPA menjadi salah satu modal penting untuk mengoptimalkan deteksi dini dan pemenuhan hak perempuan dan anak di tingkat desa. Jejaring tersebut dapat diperkuat melalui kolaborasi Forum PUSPA, pemerintah desa, kader masyarakat, dan perangkat daerah sehingga persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera dikoordinasikan dan mendapatkan tindak lanjut sesuai kewenangan.
Kepala Dinas P3AKB Sidoarjo, Heni Kristiani mengatakan, perlindungan perempuan dan anak harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, deteksi dini hingga pendampingan. Persoalan seperti anak berisiko putus sekolah, permasalahan pengasuhan maupun kondisi perempuan usia produktif yang belum bekerja perlu mendapatkan perhatian bersama.
“Ketika ada anak yang berisiko putus sekolah atau sudah tidak sekolah, misalnya, jangan sampai kita hanya mengetahui setelah masalah terjadi. Forum di lapangan dapat menjadi mata dan telinga untuk melakukan deteksi dini, kemudian bersama-sama mencari solusi dan pendampingannya,” katanya.
Selain perlindungan anak, Heni juga mendorong penguatan pemberdayaan perempuan. Perempuan usia produktif yang belum bekerja dapat diarahkan untuk mendapatkan akses peningkatan keterampilan maupun program pemberdayaan sesuai potensi dan kebutuhan wilayah.
“Pemberdayaan perempuan tidak hanya bicara perlindungan, tetapi juga bagaimana mereka bisa berdaya dan mandiri. Karena itu, program pemberdayaan perlu dihubungkan dengan potensi desa dan program perangkat daerah,” ujarnya.
Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui Sekolah Pemberdayaan Perempuan dengan melibatkan kader penggerak di masyarakat. Program ini diarahkan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, serta membuka akses pemberdayaan sesuai potensi yang dimiliki perempuan di masing-masing wilayah.
Pada tahun 2025, Sekolah Pemberdayaan Perempuan telah dilaksanakan di 10 Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah peserta keseluruhan mencapai 250 orang. Program tersebut kembali dilanjutkan pada tahun 2026 dengan menyasar dua kecamatan, yakni Kecamatan Balongbendo yang mencakup 23 desa dan Kecamatan Krian yang mencakup 20 desa dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang.
Pelaksanaan program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam mendorong perempuan agar memiliki kapasitas dan kemandirian, sekaligus memperkuat peran mereka dalam pembangunan di tingkat keluarga maupun masyarakat. Penguatan pemberdayaan perempuan juga diharapkan dapat berjalan beriringan dengan upaya perlindungan perempuan dan anak melalui jejaring Forum PUSPA di tingkat masyarakat.
Perwakilan Forum PUSPA Gayatri Jawa Timur, Endang menyampaikan bahwa penguatan kembali Forum PUSPA di Sidoarjo menjadi bagian penting dalam membangun jejaring kolaborasi perlindungan perempuan dan anak. Forum PUSPA diharapkan mampu membantu pemerintah melihat persoalan yang muncul di masyarakat sekaligus menghubungkan kebutuhan tersebut dengan layanan yang tersedia.
“Forum PUSPA hadir untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Kami melihat titik-titik mana yang indikatornya belum terpenuhi, kemudian membantu mengkoordinasikan dengan pihak yang memiliki kewenangan agar ada tindak lanjut,” ujarnya.
Forum PUSPA Jawa Timur juga mendorong agar jejaring yang telah terbentuk dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai unsur profesi. Keanggotaan Forum PUSPA melibatkan berbagai unsur, termasuk akademisi dan organisasi profesi, sehingga diharapkan mampu memberikan perspektif serta dukungan sesuai bidang masing-masing. (*).
Reporter: Tim JWI
