SIDOARJO | JWI – Kebijakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo kembali menuai sorotan publik. Setelah sebelumnya viral terkait acara buka bersama mewah di Graha Unesa Surabaya dan sejumlah kebijakan yang dinilai kontroversial, kini muncul polemik baru terkait undangan Salat Idul Fitri 1447 Hijriah.
Undangan tersebut ditujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan Salat Idul Fitri di Masjid Agung Sidoarjo pada Jumat, 20 Maret 2026.
Surat resmi itu menggunakan kop Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan ditandatangani atas nama Bupati Sidoarjo.
Namun, persoalan muncul karena pemerintah pusat telah menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Perbedaan jadwal ini memicu kritik, salah satunya dari Ketua Umum JCW, Sigit Imam Basuki, ST.
“Ini bukan pertama kalinya Sekda Sidoarjo membuat kebijakan yang terkesan blunder. Mulai dari acara buka bersama yang terkesan mewah, sidak penambalan jalan berlubang, hingga kini undangan Salat Id yang tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah pusat,” ujar Sigit.
Ia menilai langkah tersebut berpotensi melampaui kewenangan dan dapat menimbulkan kebingungan di kalangan aparatur pemerintahan maupun masyarakat.
Selain itu, Sigit juga mempertanyakan aspek penggunaan anggaran dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ditekankan oleh Presiden RI, seharusnya pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
“Apakah kegiatan ini tidak menggunakan APBD? Sementara Presiden Prabowo Subianto sedang menekankan efisiensi anggaran. Hal-hal seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta Bupati Sidoarjo untuk bersikap tegas terhadap bawahannya agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Jika kebijakan seperti ini terus terjadi, saya khawatir kepemimpinan saat ini justru dinilai lebih buruk dibanding sebelumnya,” pungkas Sigit.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait polemik undangan tersebut.(*).
