BANGKO | JWI – Bupati Merangin, H. M. Syukur, melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, Kamis (23/4/2026), di Auditorium Rumah Dinas Bupati Merangin.
Dalam sambutannya, bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menghentikan segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik. Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja inovatif.
“Stop segala bentuk pungli dalam melayani masyarakat. Segera beradaptasi, tidak ada waktu untuk bersantai. Tunjukkan inovasi, jangan hanya menjalankan rutinitas,” tegasnya.
Dua pejabat yang dilantik yakni Jaya Kusuma, S.IP., M.A.P. sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Merangin dan Afrizal, S.IP., M.Si. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Merangin.
Bupati menekankan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik. Ia mengingatkan agar pejabat mampu memberikan pelayanan hingga ke pelosok desa.
“Jadilah pemimpin yang melayani, bukan yang ingin dilayani. Kerja cerdas, kerja tuntas, dan tetap rendah hati. Layani masyarakat hingga ke desa terpencil, termasuk dalam urusan kependudukan,” ujarnya.
Selain itu, bupati meminta pemanfaatan teknologi informasi untuk memangkas birokrasi yang berbelit serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk penguatan komitmen pengabdian dan tanggung jawab jabatan.
“Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pimpinan, tetapi juga kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa,” tegasnya.
Lebih lanjut, bupati menyoroti pentingnya transparansi dan penguatan fungsi pengawasan dalam birokrasi. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara aktif, bukan menunggu munculnya permasalahan.
“Fungsi pengawasan adalah jantung pemerintahan yang bersih. Pastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara efisien dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Bupati juga mengingatkan bahwa data kependudukan menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan publik. Data yang tidak akurat dapat berdampak pada ketidaktepatan sasaran bantuan sosial hingga terganggunya layanan kesehatan.
“Tanpa data kependudukan yang akurat, kebijakan akan bias dan pelayanan publik tidak optimal,” pungkasnya.
Reporter: Afadal
