SIDOARJO | JWI – Hasil jajak pendapat digital terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati Sidoarjo, H. Subandi, dalam satu tahun terakhir menjadi perbincangan publik. Polling yang dilakukan selama empat hari tersebut mencatat partisipasi sebanyak 1.388 responden.
Berdasarkan data yang dihimpun melalui formulir digital, sebanyak 85,4 persen responden menyatakan kecewa terhadap kinerja bupati. Sementara itu, 10,3 persen responden menyatakan puas dan 4,3 persen menyatakan sangat puas.
Angka tersebut menunjukkan mayoritas responden memberikan penilaian negatif terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
Polling yang beredar melalui platform digital tersebut kini telah ditutup dan tidak lagi menerima tanggapan baru. Meski demikian, hasilnya memicu diskusi di tengah masyarakat, terutama terkait evaluasi program pembangunan, pelayanan publik, serta kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah daerah.
Sejumlah pengamat menilai tingginya angka kekecewaan dapat menjadi indikator perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program kerja, strategi komunikasi publik, hingga responsivitas pemerintah terhadap aspirasi warga.
Ketua Umum Java Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki, S.T, mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam polling tersebut. Ia menilai hasil jajak pendapat mencerminkan tingkat kesadaran publik dalam memberikan penilaian terhadap kinerja kepala daerah.
“Saya mengapresiasi hasil polling suara masyarakat Sidoarjo. Ini menunjukkan masyarakat sudah cerdas dalam menilai kinerja Bupati. Sejak awal kinerja bupati memang menjadi sorotan, terutama terkait persoalan infrastruktur jalan rusak yang belakangan viral di berbagai wilayah Sidoarjo. Angka 85,4 persen tentu menjadi catatan serius dan cukup memprihatinkan karena dapat berdampak pada tingkat kepercayaan publik,” tegas Sigit.
Meski demikian, perlu dicatat bahwa polling digital bersifat partisipatif dan tidak sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan populasi masyarakat secara ilmiah. Hasil jajak pendapat tersebut belum tentu menggambarkan kondisi opini publik secara komprehensif, mengingat metode pengambilan sampel tidak dijelaskan secara detail.
Namun demikian, hasil polling tersebut dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.(*).
Editor : JWI
