BANGKO | JWI – Pemerintah Kabupaten Merangin mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 1,61 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp 220 miliar dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp 1,39 triliun.
Rancangan anggaran beserta nota keuangan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Merangin, M. Syukur, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Merangin, Sabtu (21/11/2026) malam.
Dalam penyampaiannya, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa RAPBD bukan sekadar kumpulan angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga keberlanjutan fiskal, serta memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
“Rancangan APBD yang telah kami sampaikan bukan hanya sekadar data ataupun angka-angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi merupakan instrumen kebijakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, menjaga keberlanjutan fiskal daerah, sekaligus mengarahkan sumber daya yang terbatas kepada program-program yang memberikan manfaat nyata,” ujar M. Syukur di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Penyusunan RAPBD 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Merangin 2025–2029. Rancangan tersebut juga menjadi tindak lanjut kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditandatangani pada 26 Agustus 2026.
Berdasarkan struktur anggaran yang dipaparkan, pendapatan daerah dirancang sebesar Rp 1,61 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 156,4 miliar, pendapatan transfer Rp 1,43 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 17,1 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dirancang sebesar Rp 1,61 triliun untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat serta mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan.
Pada komponen pembiayaan, penerimaan pembiayaan diperkirakan mencapai Rp 10,8 miliar, yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Adapun pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah sebesar Rp 10 miliar, sehingga menghasilkan pembiayaan neto Rp 800 juta untuk menutup defisit anggaran dengan nilai yang sama.

Perkuat PAD dan Prioritas Pembangunan
Besarnya kontribusi pendapatan transfer dalam struktur pendapatan daerah menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal Kabupaten Merangin terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi.
Untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah, Bupati M. Syukur menekankan pentingnya optimalisasi PAD melalui pembenahan basis data, digitalisasi layanan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah tanpa membebani masyarakat maupun mengganggu iklim investasi.
Dalam RAPBD 2027, Pemkab Merangin menetapkan tiga prioritas utama pembangunan, yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis potensi daerah, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berdampak.
Pengembangan ekonomi daerah diarahkan pada optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, UMKM, pariwisata, hingga penguatan swasembada pangan.
“Kita menyadari bahwa pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang. Karena itu, APBD harus hadir tidak hanya dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga dalam bentuk peningkatan kualitas manusia yang menjadi pelaku utama pembangunan,” katanya.
Ketiga prioritas tersebut selanjutnya diselaraskan dengan lima program unggulan Pemerintah Kabupaten Merangin, yaitu Merangin Pintar dan Berbudaya, Merangin Berdaya, Merangin Sehat, Merangin Religius, dan Merangin Reformis.
Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk memenuhi belanja wajib, meliputi pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dukungan pemerintahan desa, serta belanja pegawai.
Pemkab Merangin juga berupaya menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas strategis nasional, antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG), pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM.
Efisiensi Belanja dan Antisipasi Penyesuaian Transfer Pusat
Bupati M. Syukur turut menekankan penerapan prinsip money follows program, yakni pengalokasian anggaran berdasarkan prioritas program dan hasil yang ingin dicapai. Kebijakan tersebut disertai efisiensi belanja rutin perkantoran, perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial.
“Setiap perangkat daerah harus memandang anggaran tahun 2027 bukan semata-mata sebagai hak untuk membelanjakan anggaran, tetapi sebagai instrumen untuk menghasilkan kinerja dan pelayanan publik. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkab Merangin juga mencermati surat Kementerian Keuangan Nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026 tentang rancangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027.
Berdasarkan gambaran yang disampaikan dalam rapat paripurna, terdapat potensi penyesuaian berupa pengurangan transfer pemerintah pusat kepada Kabupaten Merangin sekitar Rp 268 miliar. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal, Pemkab Merangin membuka opsi pendanaan melalui skema pinjaman daerah. Opsi tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan, khususnya pada sektor pelayanan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Meski demikian, penyesuaian kebijakan anggaran dan opsi pembiayaan tersebut masih akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Merangin sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Justru dalam kondisi fiskal yang terbatas, kita dituntut untuk semakin cermat dalam menetapkan prioritas, semakin disiplin dalam mengelola anggaran, semakin kuat dalam melakukan pengawasan, dan semakin berorientasi kepada hasil,” pungkas M. Syukur.
Penyampaian RAPBD 2027 tersebut menjadi tahapan awal pembahasan anggaran antara pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya, rancangan tersebut akan dibahas untuk memperoleh persetujuan bersama sebelum ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2027.
Reporter: Afadal





