SIDOARJO | JWI – Sekitar 8.000 warga Sidoarjo yang tergabung dalam Forum Komunikasi MBG Kabupaten Sidoarjo Bersatu menggelar aksi damai di Alun-alun Sidoarjo, Senin (29/6/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, sekaligus menyampaikan aspirasi terkait penghentian sementara operasional 19 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sidoarjo.
Aksi berlangsung tertib dan kondusif. Ribuan peserta menandatangani petisi sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan Program MBG. Petisi tersebut kemudian diserahkan kepada Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, S.AP, didampingi Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, serta sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam audiensi yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa.
Dalam penyampaian aspirasinya, Forum Komunikasi MBG Kabupaten Sidoarjo Bersatu mengungkapkan keprihatinan atas status 19 SPPG yang saat ini disuspensi. Dari total 179 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Sidoarjo, penghentian sementara terhadap 19 SPPG tersebut dinilai berdampak luas terhadap ribuan tenaga kerja, mulai dari pengelola dapur, juru masak, tenaga distribusi, hingga pelaku UMKM yang menjadi mitra penyedia bahan pangan.
Sebelumnya, Forum Komunikasi MBG Kabupaten Sidoarjo Bersatu telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi damai kepada Polresta Sidoarjo melalui surat bernomor 002/FK-MBG/SDA/VI/2026 tertanggal 23 Juni 2026. Surat yang ditandatangani Ketua Forum, Ubaidillah Nurdin, dan Sekretaris, H. Jalaluddin Alham, S.IP., M.Hum, tersebut berisi pemberitahuan pelaksanaan aksi damai sekaligus permohonan pengamanan kepada aparat kepolisian.
Menerima langsung aspirasi masyarakat, Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, mengapresiasi pelaksanaan aksi yang berlangsung damai dan tertib.
“Alhamdulillah, hari ini kami menerima aspirasi dari sekitar 8.000 tenaga aktif yang mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan aman dan lancar. Program ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Seluruh aspirasi yang mereka sampaikan akan kami terima dan segera kami teruskan kepada pihak yang berwenang,” ujar Mimik.
Menurutnya, pelaksanaan Program MBG harus terus dievaluasi agar semakin optimal tanpa mengurangi tujuan utamanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Program ini harus terus dievaluasi supaya pelaksanaannya semakin baik dan tidak menimbulkan persoalan. Semua masukan yang disampaikan hari ini akan menjadi bahan untuk kami sampaikan kepada pemerintah yang memiliki kewenangan,” katanya.
Menanggapi tuntutan mengenai 19 SPPG yang disuspensi serta persoalan pembayaran kepada tenaga pelaksana Program MBG, Mimik menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki kewenangan untuk mencabut maupun menetapkan kebijakan tersebut.
Itu merupakan keputusan dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki kewenangan dalam persoalan itu. Namun kami memastikan seluruh aspirasi dan petisi yang disampaikan hari ini akan kami teruskan kepada instansi yang berwenang sebagai bahan evaluasi,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Forum Komunikasi MBG Kabupaten Sidoarjo Bersatu berharap pemerintah pusat melalui instansi terkait segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan penghentian sementara operasional 19 SPPG tersebut. Mereka menilai keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sebagai penerima manfaat, tetapi juga menjadi penopang ekonomi bagi ribuan tenaga kerja, pelaku UMKM, serta mitra penyedia bahan pangan yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Aksi damai ditutup dengan penyerahan petisi kepada Wakil Bupati Sidoarjo sebagai simbol harapan agar aspirasi masyarakat segera mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah pusat. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian.(*).
Reporter : Sugi.
