SIDOARJO | JWI – Keberangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, ke Korea Selatan memicu perhatian publik setelah terungkap melalui dokumen resmi internal pemerintah daerah.
Berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian tertanggal 11 April 2026, Sekda Sidoarjo diketahui mengikuti Cybersecurity Training Program for ADLGA 2025 di Korea Selatan pada 12 hingga 18 April 2026. Selama periode tersebut, jabatan Sekda dijalankan oleh Pelaksana Harian (Plh) yang ditunjuk Bupati Sidoarjo.
Dalam dokumen tersebut, Bupati Sidoarjo menunjuk Mohammad Ainur Rahman, Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo, sebagai Plh Sekda untuk menjamin kelancaran roda pemerintahan selama Sekda berada di luar negeri.
Keberangkatan ini menjadi sorotan lantaran berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ditekankan pemerintah pusat, khususnya terkait perjalanan dinas luar negeri.
Ketua Jatim Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki, menilai perjalanan tersebut perlu mendapat penjelasan terbuka kepada publik.
“Perjalanan ini terjadi pada momentum yang sensitif. Pemerintah pusat tengah menekan belanja daerah, terutama perjalanan dinas luar negeri yang dinilai tidak prioritas,” ujar Sigit, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, informasi terkait keberangkatan Sekda tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, melainkan diketahui dari dokumen administratif berupa surat penunjukan Plh.
“Dari sini muncul pertanyaan mendasar, seberapa mendesak pelatihan tersebut dilaksanakan di luar negeri, serta apa urgensi dan manfaat langsungnya bagi daerah,” tambahnya.
Secara fungsi, Sekretaris Daerah memiliki peran strategis sebagai koordinator seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Karena itu, ketidakhadiran Sekda selama hampir sepekan dinilai bukan hal yang sepele dalam tata kelola pemerintahan.
Meski demikian, pelatihan di bidang keamanan siber diakui memiliki relevansi dengan kebutuhan era digital. Namun, urgensi pelaksanaan di luar negeri tetap menjadi perdebatan, terutama jika dikaitkan dengan kebijakan penghematan anggaran.
“Ini bukan semata soal boleh atau tidak, tetapi soal sensitivitas di tengah kebijakan efisiensi,” tegas Sigit.
Sorotan Berulang
Sorotan terhadap Sekda Sidoarjo bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, Fenny Apridawati sempat menjadi perhatian publik usai menghadiri acara buka bersama bernuansa India yang viral di media sosial dan dinilai sebagian kalangan terkesan mewah.
Acara tersebut bahkan disebut warganet sebagai “bukber ala India Kajol” dan turut dihadiri Bupati Sidoarjo, Subandi.
Menurut JCW, rangkaian peristiwa ini berpotensi memperkuat persepsi publik terkait gaya hidup pejabat di tengah tuntutan kesederhanaan birokrasi.
“Bagi sebagian kalangan, ini membentuk persepsi adanya jarak antara narasi kesederhanaan dan praktik di lapangan,” pungkas Sigit.
(tim)
