SIDOARJO | JWI – Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, S.AP., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo, Senin (27/7/2026) pukul 09.00 WIB. Sidak tersebut bertujuan mengevaluasi berbagai program ketenagakerjaan, mulai dari pelayanan mediasi perselisihan hubungan industrial, penurunan angka pengangguran, pelatihan kerja, hingga perlindungan bagi pekerja rentan.
Dalam sidak tersebut, Wabup Mimik didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, Dwi Eko Saptono, beserta jajaran pejabat Disnaker.
Pada kesempatan itu, Mimik meminta Disnaker terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial agar tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia juga mengapresiasi upaya mediasi yang selama ini mampu menyelesaikan banyak persoalan di tingkat perusahaan melalui perundingan bipartit sebelum masuk ke tahap mediasi Disnaker.
Selain itu, Wabup menaruh perhatian serius terhadap tingginya angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. Ia meminta Disnaker memperkuat sinergi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Sidoarjo agar lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal.
“Banyak warga yang mengeluhkan sulit mendapatkan pekerjaan di daerahnya sendiri. Komunikasi dengan perusahaan harus diperkuat agar kesempatan kerja bagi masyarakat ber-KTP Sidoarjo semakin terbuka,” tegasnya.
Mimik juga menekankan pentingnya program pelatihan kerja yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan industri. Menurutnya, pelatihan tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus mampu menghasilkan tenaga kerja yang siap diserap dunia usaha.
“Jangan sampai anggaran pelatihan sudah dikeluarkan, tetapi kompetensi yang diajarkan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Harus ada koordinasi yang baik dengan dunia industri,” ujarnya.
Dalam sidak tersebut, Dwi Eko menjelaskan bahwa sepanjang 2026 pihaknya menargetkan melatih sekitar 480 peserta melalui berbagai program peningkatan kompetensi kerja. Disnaker juga terus mengoptimalkan Tim Deteksi Dini Hubungan Industrial untuk mencegah terjadinya PHK melalui pembinaan dan penyelesaian persoalan di tingkat perusahaan.
Tak hanya itu, Wabup Mimik turut mengevaluasi pelaksanaan program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang dibiayai Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ia meminta program tersebut disosialisasikan lebih luas karena masih banyak penerima manfaat yang belum mengetahui bahwa iuran BPJS mereka dibayarkan oleh pemerintah daerah.
Menurut data Disnaker, sekitar 42 ribu pekerja rentan dari berbagai sektor, seperti pengemudi ojek online, petani, peternak, pedagang, hingga pekerja informal lainnya telah memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan melalui dukungan anggaran Pemkab Sidoarjo.
Di akhir sidak, Mimik meminta seluruh jajaran Disnaker terus meningkatkan kinerja, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Semua program harus tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya. (*).
Reporter : Sugi.
