BANGKO | JWI – Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kinerja dan kedisiplinan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin. Ia meminta para pejabat membuktikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan mempersilakan mereka mundur apabila tidak bersedia menjalankan tanggung jawab.
Penegasan tersebut disampaikan M. Syukur saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2025–2029 di Aula Depati Payung, Bappeda Kabupaten Merangin, Kamis (29/10/2026).
“Sekarang siapa yang mau bekerja, kita promosikan. Yang tidak mau bekerja, silakan mundur. Tanggung jawab terhadap masyarakat ini bukan hanya bupati, kita semua bertanggung jawab,” tegas M. Syukur di hadapan peserta forum.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Merangin A. Khafidh, Sekretaris Daerah Zulhifni, unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Merangin, staf ahli bupati, para asisten sekda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, perwakilan instansi vertikal dan perusahaan, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.
Forum ini juga menghadirkan tim ahli penyusunan RPJMD dari Universitas Brawijaya Malang yang diwakili Toriq, serta Nurjanah Pangeran, ST, sebagai narasumber dari Bappeda Provinsi Jambi.
RPJMD Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Dalam arahannya, M. Syukur menekankan bahwa perubahan RPJMD bukan sekadar pemenuhan administrasi pemerintahan. Dokumen tersebut menjadi instrumen penting untuk menyelaraskan arah pembangunan Kabupaten Merangin dengan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jambi, sekaligus menyesuaikan program pembangunan dengan dinamika ekonomi serta kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus diikuti pelaksanaan yang terukur dan kinerja aparatur yang bertanggung jawab. Karena itu, kepala OPD hingga camat diminta tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi juga menghasilkan capaian yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bupati juga menyoroti kedisiplinan pejabat dalam menghadiri agenda penting pemerintahan. Ia meminta kepala dinas dan camat hadir secara langsung serta tidak sekadar mengutus staf, kecuali terdapat keperluan mendesak.
Ia menilai kehadiran pejabat dalam agenda pemerintahan merupakan bagian dari tanggung jawab sekaligus bentuk penghormatan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Infrastruktur dan Ekonomi Daerah Jadi Perhatian
Selain menekankan pembenahan birokrasi, M. Syukur turut menyoroti pembangunan infrastruktur jalan dan optimalisasi aset milik pemerintah daerah. Aset seperti pasar rakyat dan rumah dinas camat perlu dikelola secara maksimal agar mendukung pelayanan publik serta menggerakkan perekonomian lokal.
Khusus bagi para camat, ia meminta agar mereka lebih produktif dan selalu siap menjalankan tugas di wilayah masing-masing. Perbaikan rumah dinas camat juga menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan tugas dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Merangin baru itu bukan soal bangunan saja, tetapi mulai dari perspektif cara berpikir, mindset, dan disiplin kita, supaya masyarakat betul-betul merasakan pemerintah itu hadir. Camat juga harus produktif dan stand by di wilayah tugas. Untuk itu, kita perbaiki rumah dinasnya,” pungkasnya.
Melalui forum konsultasi publik ini, Pemerintah Kabupaten Merangin diharapkan dapat menyusun arah pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penegasan bupati juga menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi turut bergantung pada kedisiplinan, komitmen, dan kinerja seluruh aparatur pemerintahan.
Reporter: Afadal
Editor: JWI
