PASURUAN | JWI – Masyarakat Kecamatan Gempol memanfaatkan momentum talk show “JAWARA” (Jagongan Bareng Wakil Rakyat) untuk menyampaikan berbagai keluhan secara langsung kepada Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, Minggu (01/02/2026).
Kegiatan yang digelar di halaman Kantor Yayasan Al Hidayat, Dusun Jembrung I, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol itu dihadiri berbagai unsur masyarakat, mulai dari PC Ansor, pengurus Madin dan TPQ, tokoh agama, Karang Taruna, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Samsul Hidayat memaparkan tahapan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang saat ini telah memasuki tahap finalisasi. Proses tersebut meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga penyebarluasan.
“DPRD Kabupaten Pasuruan telah menyelesaikan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang saat ini sudah dalam tahap verifikasi di Biro Hukum Provinsi dan siap untuk disahkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses penyusunan Perda melibatkan DPRD bersama Pemerintah Daerah yang diawali melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), dilanjutkan dengan penyusunan Raperda berbasis naskah akademik, pembahasan tingkat I dan II, hingga pengundangan dalam Lembaran Daerah.
Sorotan Banjir, Jalan Rusak, hingga Pendidikan Nonformal
Sesi dialog interaktif menjadi momen utama penyampaian aspirasi warga. Sejumlah persoalan mengemuka, di antaranya penanganan banjir di wilayah Gempol, perbaikan jalan kabupaten yang rusak, serta dukungan terhadap pendidikan nonformal seperti TPQ dan Madin yang dinilai masih kurang optimal.
Subhan, Ketua PAC GP Ansor Gempol, mempertanyakan keseriusan penanganan banjir oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Ia menilai penanganan yang dilakukan masih bersifat parsial dan belum melibatkan pendekatan pentahelix.
“Pengerukan sudah dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air, tetapi saat hujan masih tetap terjadi genangan,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Samsul menyampaikan bahwa dirinya telah mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus Penanganan Banjir di Kecamatan Gempol melalui Musrenbang Kecamatan. Namun hingga satu bulan sejak wacana tersebut disampaikan, satgas yang diharapkan menjadi solusi konkret belum juga terbentuk.
Ia juga menjelaskan bahwa beberapa sungai di wilayah Gempol, seperti Anak Sungai Wrati dan Sungai Bekacak di Kejapanan, bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
“Perlu diketahui masyarakat, sungai-sungai tersebut merupakan kewenangan provinsi sehingga proses penanganannya harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Ini yang sering menjadi kendala di lapangan,” tegasnya.
Kendala Perbaikan Jalan dan Prioritas Rehab Sekolah
Terkait perbaikan jalan rusak, politisi PKB itu mengaku telah menyampaikan kepada dinas teknis terkait agar segera melakukan penanganan. Namun, curah hujan yang tinggi serta kendaraan over dimensi dan over loading (ODOL) menjadi faktor utama kerusakan jalan kembali terjadi dalam waktu singkat.
“Kerusakan yang disampaikan masyarakat sejatinya sudah ditangani dinas terkait. Namun karena curah hujan tinggi dan kendaraan over dimensi yang melintas, belum genap satu bulan jalan sudah rusak kembali,” jelasnya.
Sementara itu, mengenai bantuan rehabilitasi Madin dan TPQ pada tahun 2025, ia mengakui Pemerintah Kabupaten Pasuruan belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan nonformal. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan ratusan gedung SDN dan SMP yang mengalami kerusakan.
Meski demikian, Pemkab tetap memberikan bantuan insentif kepada guru Madin dan TPQ guna mendukung keberlangsungan pendidikan karakter dan keagamaan bagi para santri, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para pendidik nonformal tersebut.
Kegiatan JAWARA tersebut diharapkan menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat, sehingga berbagai persoalan di tingkat bawah dapat terserap dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan. (*)
