SIDOARJO | JWI – Ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, serta sejumlah pelajar dari beberapa sekolah di Kecamatan Tanggulangin, dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Akibat kejadian yang terjadi pada Selasa (1/9/2026) tersebut, sejumlah santri dan pelajar harus mendapatkan penanganan medis di RSUD Notopuro serta beberapa rumah sakit swasta di Kabupaten Sidoarjo.
Peristiwa ini menjadi perhatian Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, S.AP., yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo. Sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban, Mimik mendatangi sejumlah rumah sakit untuk melihat kondisi para santri dan pelajar yang masih menjalani perawatan.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, ada sekitar 600 santri yang diduga mengalami keracunan. Namun, kebanyakan kondisinya sudah membaik dan sudah dibawa pulang,” ujar Mimik, Rabu (2/9/2026).
Mimik kemudian melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, yang mendistribusikan makanan MBG ke Ponpes Manbaul Hikam Putat dan sejumlah sekolah di wilayah tersebut.
Dari hasil sidak, Mimik menyampaikan bahwa secara administrasi dan kelengkapan perizinan, SPPG tersebut telah memenuhi persyaratan. Namun, ia menemukan adanya persoalan yang perlu dievaluasi, terutama terkait pengaturan waktu produksi dan pendistribusian makanan.
Menurut Mimik, berdasarkan keterangan yang diperolehnya di lapangan, pengiriman makanan terakhir ke salah satu lokasi penerima manfaat tiba sekitar pukul 11.00 WIB. Sementara makanan tersebut telah selesai diproses dan dikemas sejak pagi hari.
Ia menilai pengaturan waktu memasak, pengemasan, dan distribusi harus menjadi perhatian serius agar makanan yang diterima para siswa tetap dalam kondisi layak dan aman untuk dikonsumsi.
“Dari hasil sidak, izin-izinnya sudah lengkap dan persyaratannya sudah terpenuhi. Tetapi memang ada kendala dalam pendistribusian makanan. Pengiriman terakhir sampai sekitar pukul 11.00 WIB, sementara proses produksi dan pengemasan sudah dilakukan sejak pagi,” ungkapnya.
Menurut Mimik, makanan yang selesai dimasak dan dikemas tidak boleh berada terlalu lama sebelum dikonsumsi. Karena itu, jadwal memasak harus disesuaikan dengan jadwal pengiriman ke masing-masing sekolah atau lokasi penerima manfaat.
“Untuk pengiriman yang terakhir, proses memasaknya juga harus disesuaikan dan tidak bisa disamakan dengan pengiriman pertama. Jangan semua makanan dimasak dalam waktu yang sama. Ini harus menjadi evaluasi,” tegasnya.
Mimik menambahkan, keamanan makanan dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, penyimpanan, kondisi tempat, hingga waktu distribusi dan konsumsi.
“Kalau waktunya terlalu lama, tentu harus menjadi perhatian karena ada berbagai faktor yang bisa memengaruhi kualitas makanan. Ke depan, pengaturan produksi dan distribusi harus benar-benar disesuaikan,” jelasnya.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, SPPG Kalitengah melayani sekitar 2.848 penerima manfaat MBG, termasuk sekitar 1.000 santri di lingkungan pondok pesantren. Oleh karena itu, Mimik menilai kapasitas produksi dan mekanisme distribusi harus benar-benar disesuaikan dengan jumlah penerima serta jarak dan waktu pengiriman.
Mimik menegaskan, Partai Gerindra memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan sesuai harapan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kami meminta maaf atas kejadian ini. Atas nama Partai Gerindra, kami sudah menggali banyak informasi terkait SPPG Kalitengah yang menyalurkan makanan tersebut. Kejadian ini harus menjadi evaluasi bersama, bukan hanya bagi SPPG ini, tetapi juga seluruh SPPG yang ada di Kabupaten Sidoarjo,” katanya.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program mulia yang harus didukung dan dikawal bersama. Namun, pelaksanaannya harus benar-benar memenuhi standar keamanan dan kesehatan agar tidak justru membahayakan para penerima manfaat, terutama anak-anak.
Mimik juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengawal pelaksanaan Program MBG agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita pemerintah.
“Ini program yang mulia dan harus kita dukung bersama. Tetapi keamanan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama. Kami tidak akan memberikan toleransi jika terjadi peristiwa yang membahayakan anak-anak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mimik mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terkait penyebab kejadian tersebut serta mengambil langkah tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan.
“Sanksi tegas harus dilakukan terhadap SPPG Kalitengah sesuai ketentuan apabila nantinya ditemukan pelanggaran. Kalau kejadian serupa sampai terulang kembali, kami berharap dan mendorong agar dilakukan langkah tegas, termasuk penghentian operasional SPPG tersebut,” pungkasnya. (*).
Reporter : Sugi.
