BANGKO | JWI – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, menunjukkan kekecewaannya saat memimpin Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2025 dan Percepatan Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Bupati Merangin lantai 4, Kamis (19/02/2026).
Kekecewaan tersebut dipicu rendahnya tingkat kehadiran kepala instansi serta lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat yang seharusnya menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program prioritas daerah justru diwarnai absennya sejumlah pimpinan OPD dan camat.
Beberapa kursi pejabat tampak diisi oleh staf yang dinilai tidak memahami persoalan teknis di lapangan maupun tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.
Dalam arahannya, A. Khafidh secara tegas meminta para staf yang tidak memiliki kapasitas representatif untuk meninggalkan ruang rapat dan kembali ke kantor.
“Saya minta yang mewakili dan tidak mengetahui titik persoalan untuk kembali ke kantor. Panggil pejabat yang lebih berkompeten dan memiliki kewenangan untuk hadir di sini,” tegasnya.
Selain persoalan kehadiran, Wakil Bupati juga menyoroti lemahnya sinkronisasi antarinstansi yang berdampak pada terhambatnya pelayanan publik. Ia mencontohkan sulitnya koordinasi dalam penanganan pemangkasan pohon di kawasan taman Kota Bangko sebagai gambaran masih adanya ego sektoral.
“Ada kegelisahan karena antar OPD tidak ada sinkronisasi. Jangan ada lagi ungkapan ‘itu bukan tugas saya’ ketika ada persoalan di lapangan. Setiap kegiatan pasti bersinggungan dengan OPD lain. Koordinasi tidak akan menurunkan derajat Bapak dan Ibu,” ujarnya.
Terkait agenda pembangunan, Wabup menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program sesuai SK Bupati Nomor 50 tentang Penetapan Kegiatan Strategis Tahun 2026. Ia juga mengingatkan para pejabat agar segera menyesuaikan diri dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pasca pergeseran jabatan yang telah dilakukan.
Beberapa instruksi turut disampaikan, di antaranya meminta camat dan OPD memastikan seluruh administrasi wilayah tertib dan terdokumentasi dengan baik guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
Wabup juga menyinggung program penanganan stunting yang menjadi prioritas nasional. Ia menekankan pentingnya data yang akurat dari tingkat desa dan Puskesmas sebagai dasar intervensi yang tepat sasaran.
Sementara itu, para camat diminta melakukan pembinaan secara ketat terhadap kepala desa agar penggunaan anggaran berjalan efektif, transparan, dan sesuai peruntukan.
Di akhir arahannya, Wabup mengingatkan seluruh OPD untuk menjaga kualitas pekerjaan serta menghindari penumpukan progres di akhir tahun anggaran.
Reporter: Afadal
