SIDOARJO | JWI – Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.AP., kembali menyoroti kualitas pengerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo. Kali ini, sorotan diarahkan pada proyek perbaikan sistem Rumah Pompa Sidokare 1 dan 2 senilai sekitar Rp2,9 miliar yang dikerjakan CV Putra Utama Perkasa.
Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak), Senin (28/9/2026), Wabup Mimik menilai pelaksanaan proyek tersebut belum menunjukkan keseriusan. Pasalnya, pihak kontraktor tidak hadir di lokasi. Hanya terdapat empat pekerja yang baru didatangkan, namun mereka belum melakukan pekerjaan karena disebut belum mengetahui pekerjaan yang harus dilakukan.
Sidak tersebut turut dihadiri Kepala Inspektorat Kabupaten Sidoarjo Andjar serta pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM-SDA).
“Ini kontraktornya nggak serius kerja. Tolong konsultan pengawasnya, CV Guna Manfaat Teknik, menegur. Saya juga minta Pak Andjar selaku Inspektorat melakukan pengawasan lebih intensif terhadap proyek di Sidokare ini,” tegas Mimik.
Dalam sidak tersebut, Mimik juga mendapat laporan dari konsultan pengawas bahwa progres pekerjaan secara keseluruhan tercatat surplus sekitar 0,8 persen. Namun, di lapangan ia menemukan sejumlah pekerjaan dan material yang dinilai tidak sesuai spesifikasi.
Salah satunya terkait material besi yang didatangkan kontraktor. Mimik menilai ukuran besi yang digunakan pada konstruksi rumah pompa tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
“Saya yakin besi ini ukurannya tidak sesuai. Belum lagi ada beton jembatan yang tidak memenuhi spek. Saya minta harus dibongkar dan diganti sesuai spek,” tegasnya kepada konsultan pengawas.
Konsultan pengawas membenarkan adanya material besi yang tidak sesuai spesifikasi. Menurutnya, material tersebut telah ditolak dan diminta untuk diganti.
“Kami begitu tahu kualitas besi, langsung kita tolak dan diganti,” ujar konsultan pengawas.
Mimik menegaskan, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian serius karena proyek tersebut menggunakan anggaran pemerintah yang bersumber dari uang rakyat. Ia meminta setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak, spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku.
Mimik juga meminta adanya tindakan tegas terhadap kontraktor yang dinilai tidak menjalankan pekerjaan secara serius.
“Saya minta kontraktor yang main-main dengan uang rakyat tidak boleh bekerja lagi. Masih banyak yang berani bekerja serius. Tolong Pak Andjar, kontraktor ini dikasih warna merah,” ujarnya.
Selain proyek Rumah Pompa Sidokare, Mimik menyebut dirinya menerima laporan mengenai sekitar 22 proyek pembangunan di Sidoarjo yang diduga bermasalah dalam pelaksanaannya.
“Ayo Pak Andjar, proyek seperti ini harus diawasi ketat. Tolong ditindaklanjuti. Saya minta Inspektorat memanggil semua pengawas dan pemborong untuk menyelesaikan proyek sesuai spek, aturan dan jadwal yang sudah ditentukan,” pintanya.
Menurut Mimik, pembangunan yang menggunakan anggaran publik harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap kualitas dan ketepatan waktu pekerjaan perlu diperkuat.
“Proyek yang didanai uang rakyat harus dinikmati manfaatnya secara optimal oleh rakyat juga. Jangan sampai malah menyengsarakan rakyat. Kita tidak mau,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mimik mengatakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek pembangunan yang berlangsung sepanjang 2026.
Evaluasi tersebut mencakup kualitas pekerjaan hingga kesesuaian dengan target penyelesaian proyek.
“Semua pembangunan akan kami evaluasi, mulai dari kualitas hingga kesesuaian target pekerjaan. Ini penting agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan bisa lebih baik dan tepat sasaran,” pungkasnya. (*)
Reporter : Tim
