SIDOARJO | JWI – DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo menyoroti tren tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana yang disebut mengalami penurunan berdasarkan hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI).
Hasil survei ARCI periode 1–10 Agustus 2026 yang menjadi perhatian Gerindra mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Subandi-Mimik sebesar 70,6 persen.
Sikap tersebut disampaikan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo, H. Achmad Muzayin Syafrial, S.H., dalam konferensi pers di Rata Bata, Jalan Gading Fajar, Sidoarjo, Senin (7/9/2026). Pernyataan tersebut didampingi enam anggota Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Muzayin mengatakan Gerindra menghormati hasil survei ARCI sebagai salah satu instrumen untuk membaca persepsi masyarakat. Namun, menurutnya, angka kepuasan tidak cukup dilihat secara parsial, tetapi perlu dibaca berdasarkan tren dan dibandingkan dengan capaian kinerja pemerintahan.
“Survei adalah potret persepsi publik pada waktu tertentu. Survei bukan vonis akhir terhadap pemerintah dan bukan pula satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan,” ujar Muzayin membacakan sikap DPC Gerindra Sidoarjo.
Gerindra mencermati angka kepuasan yang disebut mencapai 80,5 persen pada 100 hari pemerintahan, kemudian 71,8 persen pada enam bulan, dan 70,6 persen setelah satu tahun.
Dengan asumsi metodologi dan basis pengukuran ketiga survei tersebut konsisten serta dapat dibandingkan secara langsung, angka itu menunjukkan penurunan 9,9 poin persentase dari enam bulan ke satu tahun, dan 9,9 poin dari 80,5 persen menjadi 70,6 persen.
Gerindra menilai tren tersebut perlu menjadi bahan evaluasi, bukan untuk saling menyalahkan.
“Yang lebih penting adalah arah pergerakannya,” kata Muzayin.
Gerindra Minta Metodologi Survei Dibuka
Selain menyoroti tren kepuasan, Gerindra meminta transparansi mengenai metodologi survei yang dipublikasikan kepada masyarakat.
Muzayin menegaskan pihaknya tetap menghormati independensi dan profesionalitas lembaga survei. Namun, karena hasil survei menjadi konsumsi publik dan dapat memengaruhi persepsi masyarakat, informasi mengenai metodologi dinilai penting untuk dibuka secara memadai.
Menurut Gerindra, masyarakat perlu mengetahui jumlah dan karakteristik responden, sebaran sampel, metode pengumpulan data, formulasi pertanyaan, pembobotan, hingga margin of error.
Gerindra juga mencermati adanya perbedaan angka dalam sejumlah pemberitaan. Komposisi kepuasan yang disebut terdiri atas 8,3 persen sangat puas, 35,2 persen puas, dan 25,9 persen cukup puas jika dijumlahkan mencapai 69,4 persen. Sementara angka kepuasan agregat yang dipublikasikan disebut 70,6 persen.
Gerindra tidak langsung menyimpulkan adanya kesalahan dalam penelitian tersebut.
“Bisa saja terdapat pembulatan, perbedaan data yang digunakan media, atau persoalan penyajian. Tetapi karena terdapat perbedaan angka, hal tersebut layak memperoleh klarifikasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Muzayin.
Kepuasan Publik Harus Diukur Bersama Kinerja
Gerindra menilai tingkat kepuasan masyarakat tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan pemerintahan.
Persepsi publik, kata Muzayin, perlu dibandingkan dengan indikator pembangunan yang objektif, seperti pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, perkembangan UMKM, infrastruktur, penanganan banjir, realisasi anggaran, serta capaian program prioritas pemerintah daerah.
“Prinsipnya sederhana, persepsi publik harus dibandingkan dengan kinerja program, dan kinerja program harus dibuktikan melalui outcome atau manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Gerindra juga mencermati sejumlah persoalan yang muncul dalam persepsi masyarakat, khususnya terkait ketenagakerjaan, pendidikan, dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Namun, Gerindra menegaskan belum menyimpulkan persoalan tersebut sebagai penyebab turunnya tingkat kepuasan. Persoalan itu dinilai perlu diuji dengan data dan indikator kinerja pemerintah daerah.
Dorong Evaluasi Program Prioritas Subandi-Mimik
Memasuki lebih dari satu tahun pemerintahan Subandi-Mimik, Gerindra menilai pemerintah daerah perlu memperkuat evaluasi sekaligus mempercepat pelaksanaan program prioritas.
Menurut Muzayin, setelah lebih dari satu tahun pemerintahan berjalan, masyarakat mulai menilai bukan hanya dari rencana dan janji, tetapi juga dari hasil serta manfaat yang dirasakan secara langsung.
Gerindra mendorong setiap program memiliki target yang jelas, ukuran capaian yang terukur, serta indikator manfaat bagi masyarakat.
“Program yang berhasil harus dilanjutkan. Program yang belum mencapai target harus diperbaiki. Program yang berjalan lambat harus dipercepat. Dan program yang tidak memberikan manfaat nyata kepada masyarakat harus dievaluasi,” tegasnya.
Gerindra Tegaskan Tetap Mendukung Pemerintahan
Di sisi lain, Gerindra menegaskan tetap menjadi bagian dari kekuatan politik yang mengusung Subandi-Mimik dalam Pilkada Sidoarjo 2024.
Karena itu, kritik yang disampaikan disebut bukan bentuk penarikan dukungan, melainkan bagian dari tanggung jawab politik untuk mengawal pemerintahan agar berjalan sesuai visi, misi, dan program yang dijanjikan kepada masyarakat.
“Mendukung tidak berarti membenarkan seluruh kebijakan. Mengkritik tidak berarti meninggalkan pemerintahan,” kata Muzayin.
Menurutnya, dukungan politik harus berjalan bersama fungsi koreksi, pengawasan, serta penyampaian aspirasi masyarakat.
Komunikasi dengan Mimik Disebut Intens, dengan Subandi Belum Pernah
Dalam sesi diskusi bersama awak media setelah pembacaan pernyataan sikap, Muzayin juga mengungkapkan kondisi komunikasi politik internal antara Gerindra dengan pimpinan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
Ia mengatakan komunikasi, koordinasi, dan evaluasi dengan Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana relatif sering dilakukan. Hal itu juga berkaitan dengan posisi Mimik yang menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo.
Sementara itu, Muzayin menyebut hingga kini belum pernah melakukan komunikasi langsung dengan Bupati Sidoarjo Subandi.
“Kalau komunikasi, koordinasi dan evaluasi sering bersama Wakil Bupati Mimik Idayana. Tapi soal dengan Bupati Subandi belum pernah sama sekali,” ungkapnya.
Menurut Muzayin, berbagai masukan dari Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo selama ini disampaikan melalui Mimik, termasuk terkait pelaksanaan 14 program yang menjadi janji pemerintahan Subandi-Mimik.
“Masukan Fraksi Gerindra disampaikan melalui Wabup Sidoarjo Mimik Idayana, termasuk soal 14 program janji pemerintah Subandi-Mimik karena itu menjadi napas pembangunan dan lainnya,” jelasnya.
Akan Bangun Komunikasi dengan Partai Pengusung Lain
Gerindra selanjutnya berencana memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan partai politik lain yang menjadi bagian dari kekuatan pendukung pemerintahan Subandi-Mimik, di antaranya Partai Golkar dan Partai Demokrat Kabupaten Sidoarjo.
Muzayin mengatakan komunikasi lintas partai tersebut diarahkan untuk membangun evaluasi bersama terhadap jalannya pemerintahan.
Tujuannya, kata dia, agar pelaksanaan pemerintahan tetap berada pada jalur visi, misi, serta janji kampanye yang disampaikan kepada masyarakat pada Pilkada Sidoarjo 2024.
“Kami akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan partai pendukung lainnya untuk membangun evaluasi bersama. Harapannya, kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tetap sesuai visi, misi dan janji kampanye sebelumnya,” pungkasnya.
Elektabilitas Gerindra 14,4 Persen
Dalam kesempatan yang sama, Gerindra juga menanggapi hasil survei ARCI yang disebut menempatkan elektabilitas Partai Gerindra di angka 14,4 persen.
Gerindra mengapresiasi angka tersebut, tetapi meminta kader tidak menjadikannya sebagai alasan untuk bereuforia.
Menurut Muzayin, meningkatnya kepercayaan publik justru harus dipandang sebagai amanah untuk memperkuat perjuangan politik dan pelayanan kepada masyarakat.
Gerindra juga meminta agar klaim mengenai pergeseran posisi elektabilitas antarpartai dibaca secara hati-hati dan berdasarkan data serta metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada Gerindra, semakin besar pula tanggung jawab Gerindra untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan memastikan pemerintahan yang kami dukung bekerja semakin baik,” ujarnya.
DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo memastikan akan tetap menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengawal pemerintahan yang turut diusungnya melalui fungsi pengawasan dan koreksi konstruktif.
Bagi Gerindra, dukungan terhadap pemerintahan Subandi-Mimik tidak berhenti pada dukungan politik, tetapi harus diwujudkan melalui evaluasi, pengawasan, dan dorongan agar setiap program pemerintah memberikan hasil yang terukur serta manfaat nyata bagi masyarakat Sidoarjo. (*).
Reporter:Sugi.
