BANGKO | JWI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin berhasil menekan angka prevalensi stunting secara signifikan dari 14,9 persen pada 2023 menjadi 9,6 persen pada 2024. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi daerah untuk mewujudkan target bebas stunting pada tahun 2026.
Optimisme tersebut disampaikan Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, saat membacakan sambutan tertulis Bupati Merangin, M. Syukur, pada Rapat Koordinasi Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Merangin Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Depati Payung, Kantor Bappeda Merangin, Kamis (25/6/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Merangin mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Meski demikian, ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri atas capaian yang telah diraih.
“Kita tidak boleh cepat puas dengan pencapaian ini. Seluruh jajaran harus tetap bekerja keras dan memberikan kontribusi nyata agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” ujar Wabup A. Khafidh saat membacakan sambutan Bupati M. Syukur.
Menurutnya, upaya penanggulangan stunting tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian angka statistik. Lebih dari itu, program tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk menjamin tumbuh kembang anak serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Merangin.
Untuk mempercepat pencapaian target bebas stunting, Pemkab Merangin menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kecamatan, Puskesmas, hingga pemerintah desa agar memperkuat sinergi dan keterpaduan program lintas sektor.
Selain itu, koordinasi juga diarahkan pada peningkatan kualitas validasi data sasaran serta ketepatan waktu pelaporan melalui sistem digital Web Aksi Konvergensi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan dapat terukur secara akurat.
Pemkab Merangin meyakini bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, serta seluruh elemen masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam menuntaskan persoalan stunting.
Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerah optimistis berbagai tantangan, baik terkait keterbatasan anggaran maupun perubahan perilaku masyarakat, dapat diatasi sehingga target bebas stunting pada 2026 dapat terwujud.
Reporter: Afadal
