SIDOARJO | JWI – Calon Kepala Desa (Cakades) Bligo nomor urut 3, Doni Suhendro, menyoroti masih lemahnya pelayanan administrasi di Desa Bligo, Kecamatan Candi, khususnya terkait persuratan pertanahan.
Menurut Doni, persoalan administrasi tersebut menjadi salah satu keluhan utama masyarakat yang perlu segera dibenahi.
“Pelayanan persuratan, terutama di bidang pertanahan, masih belum maksimal. Ini akan menjadi prioritas utama saya untuk diperbaiki,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Selain itu, Doni juga menyoroti belum diserahkannya prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dari sejumlah pengembang perumahan kepada pemerintah daerah. Kondisi ini dinilai menghambat intervensi pemerintah desa dalam pembangunan fasilitas umum (fasum).
“Selama belum ada penyerahan resmi dari pengembang, pemerintah desa belum bisa mengambil alih tanggung jawab. Dampaknya, pembangunan fasilitas umum menjadi terbatas,” jelasnya.
Ia menegaskan, jika terpilih, akan mendorong percepatan proses penyerahan PSU agar pemerintah desa dapat segera melakukan perbaikan infrastruktur, seperti jalan, penerangan, hingga fasilitas sosial.
Doni juga menyoroti pentingnya penyediaan fasum, termasuk tempat pemakaman, musala, dan ruang terbuka hijau, sebagai kewajiban pengembang perumahan.
“Jangan sampai ada warga yang kesulitan mendapatkan fasilitas dasar, termasuk makam. Itu kebutuhan mendasar,” tegasnya.
Meski demikian, ia menyebut bahwa untuk wilayah Desa Bligo, fasilitas pemakaman relatif tersedia dan masih dapat dimanfaatkan oleh warga.
Di sisi lain, Doni menilai potensi ekonomi desa belum tergarap optimal. Ia berencana menghidupkan kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang saat ini dinilai stagnan.
“Sebelumnya BUMDes sempat berjalan di sektor budidaya lele dan telur ayam, namun kini tidak berkembang. Ke depan, akan kita arahkan ke penguatan UMKM dan usaha riil berbasis kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Ia bahkan membuka peluang pengembangan unit usaha desa dengan mengadopsi sistem ritel modern guna meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
Namun demikian, Doni mengaku akan berhati-hati dalam menjalankan program simpan pinjam karena memiliki risiko tinggi.
Sebagai alternatif, ia mendorong skema pembiayaan yang lebih aman dan fleksibel bagi masyarakat.
Selama ini, ia mengaku telah membantu warga melalui pembiayaan mandiri dengan cicilan ringan tanpa bunga tinggi, terutama untuk kepemilikan lahan.
“Ini murni untuk membantu masyarakat kecil agar memiliki akses ekonomi yang lebih baik,” katanya.
Doni yang merupakan pensiunan karyawan swasta menegaskan, pencalonannya dilandasi niat untuk mengabdi kepada masyarakat. Dengan slogan “Bligo Pasti Bisa”, ia optimistis mampu membawa perubahan bagi desa.
“Saya ingin menghadirkan pemerintahan desa yang responsif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.
Cakades Doni Targetkan Birokrasi Responsif dan Penguatan Ekonomi Desa
Secara terpisah, Doni juga menegaskan komitmennya untuk melakukan transformasi birokrasi desa yang lebih modern dan profesional.
Ia menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan tanpa diskriminasi, baik bagi warga perkampungan maupun perumahan.
Selain itu, ia juga menaruh perhatian pada penurunan angka pengangguran serta upaya melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online (pinjol) dan praktik rentenir.
“Potensi Desa Bligo sangat besar, mulai dari kawasan perumahan, ruko, hingga perkantoran. Ini peluang untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja,” ujarnya.
Dengan visi menjadikan Desa Bligo sebagai desa mandiri, sejahtera, dan berdaya saing, Doni optimistis program yang diusung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)
