SIDOARJO | JWI – Fraksi Gerindra melalui Sekretaris Fraksi Ir. H. Supriyono, SH., MH. menyampaikan keprihatinan dan kritik terhadap pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi sekaligus buka puasa bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang digelar di lokasi yang dinilai mewah di Surabaya, Minggu (8/3/2026).
Berdasarkan surat undangan resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo tertanggal 4 Maret 2026, kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 6 Maret 2026 di Mahabarata Palace – Graha Unesa Surabaya dengan mengundang pimpinan daerah, kepala perangkat daerah, hingga pimpinan BUMD.
Menurut Supriyono, kegiatan buka puasa bersama pada prinsipnya merupakan hal baik untuk mempererat silaturahmi antar jajaran pemerintahan. Namun pemilihan tempat yang terkesan mewah dinilai kurang tepat apabila dilihat dari situasi saat ini, di mana pemerintah juga sedang mendorong efisiensi dan penghematan anggaran.
“Kami tidak mempersoalkan kegiatan silaturahmi atau buka puasa bersama. Namun ketika pemerintah sedang mendorong efisiensi anggaran dan masyarakat masih menghadapi berbagai tekanan ekonomi, maka kegiatan seperti ini seharusnya dilaksanakan dengan sederhana dan penuh empati,” ujar Supriyono.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah seharusnya memberikan teladan dalam penggunaan anggaran yang bijak dan proporsional, khususnya pada kegiatan yang bersifat seremonial.
Menurutnya, pesan moral dari kepemimpinan publik sangat penting. Ketika pemerintah meminta masyarakat untuk memahami kondisi fiskal dan melakukan penghematan, maka aparatur pemerintah juga harus menunjukkan kepekaan sosial dan kesederhanaan dalam setiap kegiatan.
Fraksi juga mengingatkan agar seluruh kegiatan pemerintahan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan pada simbol atau kemewahan acara.
“Di bulan Ramadan yang penuh makna ini, semangat yang perlu ditunjukkan adalah kesederhanaan, solidaritas, dan keberpihakan kepada masyarakat. Pemerintah harus hadir dengan empati, bukan dengan kesan kemewahan,” tegasnya.
Fraksi berharap ke depan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat lebih mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan sensitivitas sosial dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan seremonial.(*).
