SIDOARJO | JWI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terus mendorong pelayanan publik yang lebih dekat, mudah, dan cepat bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi sekaligus pelaksanaan layanan satu pintu di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Selasa (29/9/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.AP. dan dihadiri sekitar 50 pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Tambak Sawah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta jajaran Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Layanan satu pintu atau One Stop Service merupakan sistem pelayanan publik yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan administrasi dalam satu tempat atau alur pelayanan. Dengan sistem tersebut, masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Yudhi Irianto, mengatakan layanan terpadu tersebut memberikan sejumlah kemudahan, terutama dari sisi waktu dan proses pengurusan.
“Manfaat utama layanan terpadu satu pintu yakni waktunya lebih singkat karena proses pengurusan tidak perlu berpindah-pindah banyak kantor,” kata Yudhi.
Menurutnya, layanan tersebut juga lebih praktis karena proses pemenuhan persyaratan, konsultasi hingga pembayaran dapat dilakukan melalui alur pelayanan yang lebih jelas.
Ia menambahkan, kehadiran layanan pajak hingga tingkat desa merupakan bagian dari upaya Pemkab Sidoarjo melakukan pelayanan secara jemput bola.
“Seperti pengurusan pajak oleh BPPD, kami langsung jemput bola ke wilayah desa sehingga masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke Kota Sidoarjo,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana mengatakan, kemudahan pelayanan merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat dan dunia usaha.
“Ini sebetulnya bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah sekarang lebih peduli lagi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo,” ujar Mimik.
Ia menyebut Desa Tambak Sawah dan wilayah Kecamatan Waru memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Bahkan, terdapat lebih dari 200 perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di kawasan tersebut.
“Di desa ini atau di kecamatan ini sudah ada sekitar 200 lebih perusahaan. Aktivitas ekonominya sangat luar biasa. Kebutuhan pelayanannya juga banyak, mulai dari perizinan, pajak sampai administrasi perdagangan perusahaan,” jelasnya.
Karena itu, menurut Mimik, berbagai kebutuhan pelayanan tersebut perlu didekatkan agar masyarakat maupun pelaku usaha dapat memperoleh pelayanan secara lebih efektif dan efisien.
“Hari ini semuanya kita satukan dalam satu tempat supaya lebih mudah, lebih cepat dan tidak perlu bolak-balik,” katanya.
Mimik juga menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo terus berupaya mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satunya dengan mendekatkan layanan pembayaran pajak hingga wilayah desa maupun kecamatan.
“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga sudah mempermudah pelayanan pajak dengan membuka layanan di desa. Jadi bayar cukup di desa atau kecamatan untuk membantu masyarakat semuanya,” tambahnya.
Di sisi lain, Mimik mengingatkan para pelaku usaha untuk tetap memenuhi kewajiban membayar pajak secara rutin. Menurutnya, pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai melalaikan kewajiban, yaitu rutin membayar pajak. Karena ini salah satu kewajiban yang akan meningkatkan PAD untuk digunakan dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo,” tegasnya.
Selain mengajak perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan, Mimik juga meminta para pelaku usaha ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran daerah.
“Kami juga butuh bantuan pengawasan dari semuanya. Pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu berkat pajak. Dari pajak ini harus kembali lagi kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan dapat turut menjaga penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar tetap berjalan sesuai peruntukannya.
“Jangan sampai anggaran APBD dibuat main-main. Saya mohon bantuan semuanya untuk saling mengawasi, karena anggaran ini juga berasal dari masyarakat dan dunia usaha. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini,” pungkas Mimik. (*).
Tim Java Watch Indonesia
