SIDOARJO | JWI – Kebocoran tanggul penahan luapan lumpur Lapindo di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, yang terjadi pada Jumat (10/7/2026) dini hari, memicu kekhawatiran masyarakat. Rembesan air bercampur lumpur mengarah ke Jalan Raya Porong dan tanggul penahan di dekat jalur rel kereta api, sehingga dikhawatirkan dapat mengancam infrastruktur vital apabila debit air terus meningkat.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.AP bersama anggota Komisi VII DPR RI Ir. Bambang Haryo Soekartono (BHS) meninjau langsung lokasi tanggul lumpur Lapindo pada Senin (13/7/2026) pagi.
Dalam peninjauan itu, Wabup Mimik mendesak Kementerian Pekerjaan Umum melalui Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) agar segera mempercepat pembangunan dan peninggian tanggul, tanpa menunggu hingga tahun 2027 sebagaimana rencana yang disampaikan PPLS.
“Kalau bisa secepatnya, tidak usah menunggu tahun 2027. Peninggian tanggul dan pembangunan tanggul penahan yang bocor di dekat rel kereta api serta Jalan Raya Porong harus direalisasikan tahun 2026. Ini kebutuhan yang sangat mendesak. Kalau sampai tanggul bocor dan ambrol, yang menjadi korban adalah masyarakat Sidoarjo,” tegas Mimik.
Menurutnya, penundaan pembangunan hingga 2027 tidak sejalan dengan kondisi di lapangan mengingat lumpur Lapindo merupakan bencana nasional yang dampaknya hingga kini masih dirasakan masyarakat.
“Kami tidak ingin masyarakat Sidoarjo kembali menjadi korban. Bencana yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini belum benar-benar selesai. Jangan sampai tragedi serupa terulang lagi. Solusinya harus segera diwujudkan dan kami akan terus mengawal komitmen tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Bambang Haryo Soekartono menilai rembesan lumpur yang mendekati rel kereta api dan Jalan Raya Porong berpotensi mengganggu transportasi nasional serta aktivitas ekonomi Jawa Timur maupun nasional.
“Ini bukan hanya menyangkut keselamatan masyarakat, tetapi juga kelancaran transportasi publik, distribusi logistik, dan perekonomian nasional karena yang terancam adalah jalan nasional dan jalur kereta api,” katanya.
BHS meminta PPLS melakukan tiga langkah prioritas, yakni mempercepat pembuangan air lumpur ke sungai, memperkuat seluruh tanggul penahan, serta membangun sistem peringatan dini (early warning system) untuk mengantisipasi potensi keadaan darurat.
Selain itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera menyusun rencana evakuasi, menentukan titik kumpul yang aman bagi warga, menyiapkan posko darurat, serta melaksanakan simulasi kebencanaan secara berkala.
“Karena ini merupakan bencana nasional, BNPB, Basarnas, dan seluruh unsur terkait harus memiliki posko di kawasan ini. Latihan keselamatan harus dilakukan secara rutin agar masyarakat siap jika sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Darwis Daraba, menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan investigasi terhadap penyebab rembesan yang muncul pada beberapa bagian tanggul waduk lumpur.
“Hasil investigasi akan menjadi dasar penentuan metode penanganan sesuai standar teknis. Selama proses tersebut berlangsung, pemantauan kondisi tanggul dilakukan secara intensif untuk memastikan stabilitas tanggul tetap terjaga. Kami terus berupaya agar kondisi ini dapat dikendalikan,” jelas Darwis.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejak 2019 PPLS telah menyusun Rencana Tanggap Darurat (RTD), yang penyusunannya rampung pada 2026. Dokumen tersebut mengatur prosedur penanganan darurat, termasuk pelaksanaan safety drill, pembagian tugas antarinstansi, lokasi posko, hingga mekanisme koordinasi saat terjadi kondisi darurat.
“Saat ini prosesnya tinggal menunggu penetapan oleh Bupati selaku kepala daerah, sehingga seluruh prosedur tanggap darurat dapat segera diberlakukan secara resmi,” pungkasnya.(*).
Reporter : Sugi.
