SIDOARJO | JWI – Wacana Bupati Sidoarjo, H. Subandi, untuk kembali memimpin DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo menuai penolakan keras dari internal partai. Kritik tajam disampaikan Ketua DPC Perempuan Bangsa Sidoarjo, Hj. Machmudatul Fatchiyah, S.Pi., S.H., yang menilai kepemimpinan Subandi pada periode sebelumnya tidak menunjukkan capaian signifikan.
Perempuan yang akrab disapa Neng Mafa itu mempertanyakan urgensi kembalinya Subandi ke kursi ketua DPC PKB. Ia menegaskan, keberhasilan seorang pimpinan partai semestinya diukur dari capaian elektoral serta penguatan struktur organisasi.
“Apa prestasi beliau selama satu periode memimpin? Faktanya, perolehan kursi PKB Sidoarjo justru menurun pada Pemilu 2024,” ujar Neng Mafa dalam keterangannya.
Soroti Penurunan Kursi dan Minim Legasi
Neng Mafa mengungkapkan, penurunan perolehan kursi legislatif menjadi indikator nyata lemahnya kinerja kepemimpinan sebelumnya. Ia juga menyoroti dugaan pengelolaan sumber daya partai yang dinilai tidak berorientasi pada kepentingan kolektif.
“Ada dugaan penggunaan sumber daya partai, termasuk dana bantuan politik, yang lebih diarahkan untuk kepentingan keluarga, bukan penguatan partai secara menyeluruh,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai selama kepemimpinan Subandi belum terlihat legasi konkret yang dapat dibanggakan kader. Hingga kini, PKB Sidoarjo disebut belum memiliki gedung sekretariat mandiri dan masih menempati fasilitas milik organisasi lain.
Singgung Kepemimpinan di Pemerintahan
Tak hanya di ranah partai, Neng Mafa juga menyinggung gaya kepemimpinan Subandi sebagai kepala daerah. Ia menilai hubungan yang kurang harmonis antara bupati dan wakil bupati menjadi indikator lemahnya manajemen kepemimpinan.
“Satu tahun menjabat saja tidak mampu menjaga keharmonisan dengan wakilnya. Ini menunjukkan kapasitas manajerial yang perlu dievaluasi,” ujarnya.
Desak DPP PKB Tegakkan Disiplin Kader
Menanggapi adanya dukungan dari sejumlah PAC terhadap kembalinya Subandi, Neng Mafa menduga terdapat pihak-pihak yang sebelumnya tidak patuh terhadap instruksi partai pada Pilkada 2024.
Ia meminta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB untuk bertindak tegas terhadap kader yang melanggar garis kebijakan partai.
“Kami mendesak DPP PKB memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang tidak patuh terhadap instruksi partai. Penegakan aturan penting untuk menjaga marwah organisasi,” katanya.
Menurutnya, tanpa penegakan sanksi yang jelas, kaderisasi dan disiplin partai akan kehilangan makna serta berpotensi memunculkan preseden buruk di masa mendatang.(*).
