BANGKO | JWI – Bupati Merangin M. Syukur secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin Tahun 2027 di Aula Depati Payung, Kantor Bappeda Merangin, Selasa (4/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Merangin A. Khafidh, unsur Forkopimda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Merangin, tokoh masyarakat, serta tokoh agama.
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Memantapkan Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah serta Kearifan Lokal.”
Turut hadir perwakilan Bappeda Provinsi Jambi yang diwakili oleh Kabid PSDA Dr. Ahmad Subhan, serta jajaran kepala Bappeda dari sejumlah kabupaten tetangga, seperti Bungo, Sarolangun, Tebo, dan Kerinci.
Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan tidak boleh dilakukan secara formalitas atau sekadar menyalin program tahun sebelumnya.
Menurutnya, penyusunan perencanaan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat di tingkat desa hingga kecamatan dengan mengakomodasi aspirasi berbagai unsur masyarakat.
“Menyusun perencanaan itu harus dimulai dari desa, dari dasar. Ambil masukan dari tokoh masyarakat. Kita harus menghargai pemikiran warga karena banyak ide cemerlang lahir dari sana demi kemajuan daerah,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, Musrenbang merupakan fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Kalau dari awal perencanaannya sudah salah, maka ke depan langkah kita akan berat,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memaparkan capaian pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Merangin.
Jika pada tahun 2024 pembangunan jalan hanya sekitar 8 kilometer, pada tahun 2025 meningkat signifikan menjadi 18,96 kilometer, meskipun di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Merangin juga menargetkan perubahan Jalur 3 menjadi Jalur 2, yang direncanakan dibiayai melalui APBN.
Tidak hanya menyoroti pembangunan fisik, Bupati M. Syukur juga menekankan pentingnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penanganan berbagai penyakit masyarakat.
Ia bahkan mengapresiasi kinerja Satpol PP yang dinilai berhasil menertibkan kawasan di belakang Kodim.
“Kalau tidak mau disiplin, sulit bagi kita untuk membangun. Saya, Pak Wabup, dan tokoh agama sudah hadir tepat waktu. Mari kita sebagai ASN selalu menjaga kedisiplinan,” ujarnya.
Menghadapi tahun anggaran 2026–2027, Bupati mengungkapkan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan berat berupa kontraksi anggaran hingga Rp240 miliar.
Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk pengurangan perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Cari uang sekarang susah. Jangan sampai anggaran yang ada tidak terserap atau salah sasaran. Prioritas kita jelas, yakni pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM dan sektor pertanian,” jelasnya.
Selain itu, Bupati juga menyinggung rasio jumlah pegawai di lingkungan Pemkab Merangin yang mencapai sekitar 11.000 orang terdiri dari PNS, PPPK, dan tenaga honorer yang dinilai belum sepenuhnya sebanding dengan tingkat kepuasan pelayanan publik.
Karena itu, ia berharap setiap kepala OPD mampu menjadi teladan dan “duta perubahan” di lingkungannya, termasuk dalam menjaga kebersihan serta pengelolaan sampah.
“Merangin akan menuju Merangin Baru 2030. Semua tergantung pada rasa memiliki dan kemauan kita masing-masing. Jika kita ingin berubah, mulailah dari perencanaan yang disusun sebaik-baiknya hari ini,” pungkasnya.
Reporter : Afadal
