SIDOARJO | JWI – Pemerintah pusat mempercepat penuntasan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui program nasional pembangunan dan renovasi 2 juta rumah per tahun mulai 2026. Program ini dilaksanakan melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Rabu (8/4/2026).
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan.
“Program ini harus menjadi proyek daerah. Pemerintah daerah harus siap menyalurkan dan mengeksekusi dengan cepat,” tegas Fahri.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan renovasi sebesar Rp20 juta per unit atau setara Rp21,8 juta dengan komponen pendukung. Dari jumlah tersebut, Rp2,5 juta diberikan langsung kepada penerima manfaat, sementara Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material melalui koperasi desa.
Menurut Fahri, skema tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.
“Melalui koperasi desa, kita dorong perputaran ekonomi di tingkat lokal, membuka lapangan kerja, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan backlog perumahan nasional sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung percepatan program tersebut.
“Kami sangat mendukung program ini karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Harapannya, warga segera memiliki rumah yang layak huni,” ujarnya.
Mimik mengungkapkan, Kabupaten Sidoarjo kini masuk dalam bidikan program nasional 2 juta rumah layak huni, dengan estimasi kebutuhan sekitar 1.200 unit RTLH.
Ia menambahkan, capaian tersebut tidak lepas dari komunikasi dan koordinasi intensif yang terus dibangun dengan pemerintah pusat. Dari upaya tersebut, Sidoarjo berhasil memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp24 miliar untuk mendukung program RTLH.
“Alhamdulillah, komunikasi yang kami bangun secara intens mulai membuahkan hasil. Sidoarjo mendapat perhatian dalam program ini,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Sidoarjo juga telah mengajukan proposal bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) guna mempercepat realisasi program di lapangan.
Peran aktif Wakil Bupati Mimik Idayana dalam menjalin komunikasi lintas pemerintah dinilai menjadi faktor penting dalam membuka peluang tersebut. Hal ini sekaligus menegaskan komitmen daerah dalam memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya hunian layak.
Mimik menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya mempercepat penanganan RTLH, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa secara berkelanjutan.
Dengan langkah strategis dan dukungan anggaran yang mulai mengalir, Kabupaten Sidoarjo diproyeksikan menjadi salah satu daerah yang siap “gaspol” mendukung target nasional 2 juta rumah layak huni per tahun.
Reporter: Sugi
