SIDOARJO | JWI – Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, menerima sekaligus mendampingi kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Senin (23/2/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda pengawasan dan penyerapan aspirasi di sektor infrastruktur dan transportasi.
Rangkaian kegiatan diawali pukul 08.30 WIB dengan peninjauan langsung di Terminal Tipe A Purabaya. Dalam kesempatan itu, rombongan Komisi V DPR RI meninjau kesiapan sarana dan prasarana transportasi darat, termasuk sistem pelayanan penumpang serta fasilitas pendukung lainnya.
Usai peninjauan lapangan, agenda dilanjutkan dengan pertemuan bersama mitra kerja Komisi V DPR RI serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pembangunan infrastruktur, kondisi kemantapan jalan, serta penguatan sistem transportasi terintegrasi di wilayah Jawa Timur.
Kunjungan kerja kemudian berlanjut ke Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III. Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Osing, Gedung B Lantai 6, membahas pengelolaan, pengawasan, serta peningkatan layanan transportasi udara di Jawa Timur.
Apresiasi dan Harapan Sinergi
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sidoarjo menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kami mengucapkan selamat datang kepada pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI.
Kunjungan ini memiliki makna strategis dan menjadi momentum penting untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Timur, khususnya Sidoarjo,” ujar Hj. Mimik Idayana.
Ia berharap sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin diperkuat agar program prioritas infrastruktur dapat terwujud secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Usulan Infrastruktur untuk Sidoarjo
Dalam forum reses tersebut, Wakil Bupati Sidoarjo juga menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, antara lain:
- Penanganan dan solusi komprehensif bencana banjir (kewenangan Kementerian PUPR);
- Lanjutan betonisasi Jalan Lingkar Timur (kewenangan Kementerian PUPR);
- Rencana pertukaran jalan nasional meliputi Tol HK serta ruas Jalan Ahmad Yani – Jalan Gajah Mada – Jalan Mojopahit dengan Jalan Lingkar Timur (kewenangan Kementerian PUPR);
- Revitalisasi bosem di beberapa titik di Sidoarjo (kewenangan Kementerian PUPR).
“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat guna mewujudkan pembangunan infrastruktur dan transportasi yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati didampingi Kepala Dinas PUBM Sidoarjo Makhmud, S.H., M.M., serta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Budi Basuki, S.T., M.MT.
Dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI
Kunjungan kerja ini dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, bersama sejumlah anggota Komisi V DPR RI dari berbagai fraksi dan daerah pemilihan, yakni:
- Dr. Edi Purwanto, S.H.I., M.Si. (PDIP/Jambi)
- Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow (PDIP/Sulawesi Utara)
- Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comm & MediaST (PDIP/Maluku Utara)
- Dr. H. Alimuddin, S.Ag., M.Si. (Golkar/Jatim VII)
- Yulian Syah, S.E. (Gerindra/Kalbar I)
- H. Mori Hanafi, S.E. (NasDem/NTB I)
- H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H., M.H. (NasDem/Kalbar I)
- H. Syafrudin, S.Sos. (PKB/Jatim XI)
- Abdul Hadi, S.E., M.M. (PKS/NTB II)
- Saadiah Uluputty, S.T. (PKS/Maluku)
- Arizal Tom Liwafa, S.T., M.M., M.H. (PAN/Jatim I)
- H. Muhammad Lokot Nasution, S.T. (Demokrat/Sumut I)
Turut mendampingi unsur Sekretariat Komisi V DPR RI, tenaga ahli, serta jajaran mitra kerja kementerian terkait.
Perkuat Koordinasi Lintas Sektor
Kunjungan kerja reses ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam percepatan pembangunan infrastruktur strategis serta peningkatan kualitas pelayanan transportasi bagi masyarakat.
Selain sebagai agenda pengawasan, kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi daerah guna dibahas dalam perumusan kebijakan di tingkat nasional.
Reporter: Sugi JWI
